JAKARTA, jurnal9.com – WhatsApp mengeluarkan notifikasi ketentuan dan kebijakan privasi baru yang akan diberlakukan pada 8 Februari 2021 mendatang.
Namun sejumlah penggiat hak privasi mempertanyakan opsi ‘terima pengambilan data atau keluar’ yang disisakan WhatsApp itu di Twitter. Para penggiat ini telah menolak ketentuan dan kebijakan privasi baru yang akan diberlakukan WhatsApp.
Bahkan penolakan ini pun sampai direspon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyatakan pihaknya akan berhenti menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, setelah pengguna dipaksa untuk menyetujui kebijakan privasi baru yang kontroversial itu.
Erdogan menyampaikan ke pejabat kepresidenan minta untuk beralih ke aplikasi BiP milik perusahaan komunikasi Turkcell dari Turki.
Dikutip Aljazeera, pada Minggu (10 Januari 2021), menyebutkan bahwa peralihan ke aplikasi BiP itu akan dimulai Senin, (11 Januari 2021) ini. Sejak Presiden Turki itu meminta mengalihkan ke aplikasi BiP, dalam 24 jam perusahaan komunikasi milik Turkcell itu telah memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna di seluruh dunia.
Dikeluarkannya notifikasi ‘WhatsApp yang akan memperbarui ketentuan dan kebijakan privasi’ itu, banyak pengguna di Turki telah menolaknya di Twitter dengan tagar #DeletingWhatsapp.
Dalam notifikasi WhatsApp disebutkan jika pengguna ‘setuju’, para pengguna berarti menerima ketentuan dan kebijakan privasi baru tersebut. Dalam lanjutan notifikasi itu WhatsApp meminta kepada setiap pengguna untuk menerima pembaruan itu jika ingin bisa terus menggunakan aplikasi WhatsApp.
Kebanyakan pengguna di Turki menyebut notifikasi WhatsApp itu bersifat memaksa. “Mau tidak mau para pengguna dengan terpaksa akan ‘menyetujui.’’
Memang pengguna kebanyakan sudah kegandrungan dengan layanan WhatsApp yang lebih populer dari aplikasi lain seperti Telegram dan Signal.
Tapi sedikit banyak kebijakan privasi baru WhatsApp tersebut juga berpengaruh, buktinya ada 100 ribu lebih pengguna telah mengunduh Signal di playstore aplikasi Apple dan Google selama dua hari terakhir. Sedangkan Telegram memperoleh hampir 2,2 juta unduhan.
Aplikasi WhatsApp sendiri mengalami penurunan 11 persen dalam seminggu terakhir awal 2021 ini. Meskipun masih ada sekitar 10,5 juta unduhan di aplikasi WhatsApp.
Meski WhatsApp masih menguasai jagad maya, namun seperti cuitan Ali Taha Koc, dalam Twitter-nya, memperkirakan pengguna makin banyak yang tidak menyukai aturan dan kebijakan privasi WhatsApp yang akan diberlakukan pada 8 Februari 2021 mendatang.
Koc yang menjabat Kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki itu, mengkritik persyaratan dan aturan baru WhatsApp yang berbagi data bagi setiap pengguna. Perbedaan negara anggota Uni Eropa dan lainnya dalam hal privasi data ini tidak dapat diterima.
“Seperti yang kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” cuit Koc di akun Twitter-nya.
Karena itu, menurut Koc, Turki perlu melindungi data digital dengan perangkat lunak lokal dan nasional, sesuai dengan kebutuhan negara. “Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional.”
Pemerintah Turki menghentikan WhatsApp merupakan langkah untuk melawan perusahaan raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg. Perusahaan yang bermarkas di California, Amerika Serikat itu dinilai melanggar undang-undang baru Turki yang mewajibkan perusahaan jejaring sosial tersebut harus punya kantor perwakilan lokal di Istanbul.
Tak hanya Erdogan yang melawan kebijakan privasi baru WhatsApp. Tapi Elon Musk melalui akun Twitter-nya mengecam Mark Zuckerberg sebagai bos Facebook yang menaungi WhatsApp tersebut.
Musk memposting meme yang menggambarkan Mark Zuckerberg berani berbohong kepada anak kecil tentang data yang dikumpulkan perusahaannya. Postingan ini mengomentari link berita dari The Hacker News mengenai kebijakan baru WhatsApp.
Berbeda dengan pendapat Budi Rahardjo, ahli keamanan informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menganggap kebijakan privasi terbaru WhatsApp tersebut tidak bermasalah.
Dia menjelaskan kebijakan privasi itu menunjukkan bagaimana praktik data WhatsApp memproses informasi dari pengguna, hingga pihak ketiga yang terlibat dalam arus data pengguna.
“Isinya penjelasan cara kerja WhatsApp, dan bagusnya mereka transparan,” kata Budi.
Budi menduga kebijakan privasi terbaru WhatsApp itu terkait General Data Protection Regulation di Uni Eropa.
Karena regulator Uni Eropa meminta banyak penjelasan soal operasional WhatsApp. Apa saja data yang WhatsApp kumpulkan dari pengguna, dan bagaimana mereka mengumpulkannya, penggunaannya seperti apa, siapa saja penggunanya. “Saya kira itu yang dijelaskan dalam kebijakan privasi WhatsApp. Kalau saya baca nggak ada masalah sebetulnya,” tegasnya.
Kebijakan terbaru WhatsApp itu, diakui Budi memang memaksa pengguna untuk menyetujui. Karena jika menolak, layanan WhatsApp otomatis akan berhenti.
Menanggapi itu, WhatsApp APAC Communications Director, Sravanthi Dev, mengatakan pengguna akan diberikan waktu selama 30 hari sejak diterimanya notifikasi untuk menyetujui kebijakan baru WhatsApp tersebut.
Budi mengatakan, pengguna yang ingin tetap memakai WhatsApp harus mengikuti aturan yang dibuat perusahaan. Kepatuhan itu dinilainya logis karena term & condition juga berlaku di layanan lain, seperti Google Mail yang banyak dipakai orang. “Kalau orang mau berlangganan ya harus ikuti, kalau nggak mau jangan pakai WhatsApp,” ujarnya.
Soal pembagian data ke perusahaan Facebook dan jaringannya, menurut dosen ITB ini, dianggap wajar. Karena WhatsApp tetap menjaga kerahasiaan pesan pengguna dengan enskripsi end-to-end, dan tidak lama disimpan sistem.
Secara sistem alur mekanisme WhatsApp dalam kebijakan privasi terbaru itu tidak ada yang berubah. “Selama ini apa yang ada dalam kebijakan privasi itu sudah berjalan,” ucapnya.
ALJAZEERA | BLOOMBERG
RAFIKI ANUGERAHA M
