Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
JAKARTA, jurnal9.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,37% secara bulanan (month to month) pada Mei 2025. Ini ditandai dengan turunnya harga komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, sampai harga BBM pun turun.
“Terjadinya penurunan harga di sejumlah komoditas ini bukan menunjukkan tanda ekonomi makin baik. Tapi ini terjadi karena daya beli masyarakat turun,” ungkap Tauhid Ahmad, Senior Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF).
“Kalau harga turun, tapi dari sisi permintaan tidak bisa mengikuti. Berarti ada masalah. Seperti sekarang ini harga berbagai komoditas turun, tapi permintaan juga turun. Ini terjadi karena daya beli masyarakat turun. Padahal, kalau dalam kondisi normal saat ekonomi baik, kalau harga turun biasanya akan ada peningkatan permintaan,” ia menegaskan.
“Apakah ini menunjukkan sinyal ekonomi makin terpurukkah?.”
Penurunan daya beli masyarakat ini, lanjut dia, tercermin dari melambatnya perekonomian yang hanya tumbuh 4,87% pada kuartal I 2025 (year on year). “Karena pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89%. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal IV 2024 yan tumbuh 4,91%,” jelas dia.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan deflasi 0,37% secara bulanan pada Mei 2025 itu bukan terjadi karena daya beli masyarakat turun. “Ini terjadi karena efek dari kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga harga barang dan jasa,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Kayak pemerintah melakukan diskon transpor, ini pasti akan menimbulkan deflasi. Jadi bukan karena masyarakat daya belinya turun. Dan pemerintah melalui administered price, pemerintah melakukan intervensi,” kata Sri Mulyani membantahnya.
Dia mengatakan memang penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau. Mengalami deflasi sebesar 1,40 persen, dengan andil deflasi sebesar 0,41 persen. Komoditas dalam kelompok ini yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan ikan segar.
Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 0,31 persen, dan memiliki andil inflasi 0,02 persen. Kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu 0,23 persen dan andil inflasi 0,02 persen.
Sementara itu inflasi inti juga tercatat 0,08 persen secara month to month dan 2,40 persen secara year on year. Kenaikan harga terjadi pada tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk. “Realisasi ini muncul karena permintaan dari masyarakat masih cukup baik,” jelas Menkeu.
“Kita pasti melihat dari komponen deflasi dari BPS, kalau inflasi intinya, masih sekitar 2 persen itu berarti ada kenaikan harga karena ada permintaan, karena core inflation berasal dari kenaikan harga, akibat daya beli atau permintaan,” lanjut dia menjelaskan.
Berbeda dengan pendapat Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menyebut deflasi 0,37% pada Mei 2025 itu menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia belum kembali normal.
“Tapi belum menjadi alarm bahaya. Ini terjadi karena belum pulih aja setelah Ramadhan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Pendapat senada disampaikan Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, kalau deflasi yang pada Mei 2025 itu merupakan tren yang bersifat musiman pasca puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
“Justru yang perlu diperhatikan itu deflasi ke depan, apakah terjadi karena gejala sementara atau memang bersifat struktural,” kata Banjaran.
Sementara Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky menilai deflasi Mei 2025 itu menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat.
“Tentu saja, ini bukan kabar baik. Mengingat rilis data inflasi ini sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang cenderung menurun,” kata Teuku Riefky.
“Apalagi prediksi banyak ahli ekonomi menunjukkan bahwa kuartal II diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih di bawah 5 persen. Ini memang cukup mengkhawatirkan,” ia mengingatkan.
Riefky mengatakan paket stimulus ekonomi yang baru diluncurkan pemerintah memang mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Tapi untuk daya beli masyarakat kelas menengah, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.
“Mereka juga perlu ada peningkatan daya beli. Bagaimana caranya? Pemerintah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Ini yang belum terjadi ke depannya,” tutur Riefky.
ARIEF RAHMAN MEDIA
