Ilustrasi utang pemerintah
JAKARTA, jurnal9.com – Meskipun utang pemerintah kini terus meningkat menjadi Rp 5.740,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai kewajiban negara itu masih aman karena lebih rendah dibandingkan aset negara.
“Aset atau Barang Milik Negara (BMN) kita masih sangat aman dibandingkan kewajiban. Jadi kalau kita melihat kewajiban seperti utang, kita juga harus melihat aset negara,” ungkap Mundhi Saptono, Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Mundhi menyebutkan bahwa jumlah aset negara berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 audited telah mencapai Rp 11.098,67 triliun atau naik Rp 631,14 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10.460,5 triliun.
“Bahkan dibandingkan tahun 2016, kita mengalami kenaikan jumlah aset yang luar biasa, karena adanya revaluasi atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN),” jelas Mudhi dikutip dari Antara, Sabtu (18/9/2021).
“Ini kita lakukan pada 2017 dan 2018, kemudian kami perbaiki pada 2019 dan 2020, sehingga dapat angka aset itu,” ujarnya.
Aset negara itu, rinci Mundhi, terdiri dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Belum lagi dari aset seperti runway bandara, terminal bus, dan terminal di pelabuhan juga merupakan barang milik negara.
Kalau dibandingkan kewajiban negara, lanjut dia, seperti dalam laporan yang sama; nilainya sebesar Rp 6.626,4 triliun. “Dan ini pun didominasi kewajiban jangka panjang,” tegasnya.
Mundhi membandingkan dengan negara lain seperti Singapura, ternyata aset negara Indonesia masih lebih besar.
Kementerian dengan aset terbesar, Mundhi menyebutkan dari Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat 2020 audited, ada enam kementerian dan lembaga yang memiliki nilai Barang Milik Negara (BMN) paling besar.
Kementerian dan lembaga tersebut: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.
“KemenPUPR memiliki aset senilai Rp 2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol. Itu aset mereka,” sebut Mundhi.
Kemenhan memiliki aset senilai Rp 1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI.
Kemensesneg memiliki aset senilai Rp 640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Kemenhub memiliki aset senilai Rp 613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan macam-macam, termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kemendikbud memiliki aset Rp 451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka. Sementara itu, Polri memiliki aset dengan nilai Rp 408,40 triliun.
Selain itu, kata Mundhi, BMN juga memiliki kontribusi cukup besar untuk negara, antara lain sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melihat semua itu, menurut Mundhi, BMN dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan underlying saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).
Pemerintah menggunakan BMN untuk mendorong perekonomian negara, lanjut dia, misalnya dengan pembangunan jalan tol yang membuat distribusi barang di Indonesia lebih cepat dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.
Mundhi menjelaskan dengan memanfaatkan BMN, pemerintah dapat mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti menyewakan suatu BMN.
“Dengan BMN, pemerintah juga bisa menghemat anggaran yang dikeluarkan, misalnya saat covid-19 pemerintah menggunakan BMN seperti Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. Ini jadi menghemat anggaran daripada harus membangun gedung baru,” tutur Mundhi.
ARIEF RAHMAN MEDIA
