Jurnal9.com
Business

Realisasi PMA di Jakarta Tertinggi se-Indonesia Saat Pandemi Corona

Aguscandra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. DKI Jakarta  (Foto: dok)

JAKARTA, jurnal9.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI merilis bahwa realisasi penanaman modal di DKI Jakarta, pada triwulan I mencapai Rp 20,1 triliun. Rinciannya investasi PMA sebesar US$0,91 miliar atau setara Rp 13,1 triliun, dan PMDN senilai Rp 7 triliun. Dengan demikian DKI Jakarta menempati PMA dan PMDN tertinggi se-Indonesia di tengah pandemi corona saat ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan realisasi PMA di DKI Jakarta menempati urutan pertama secara nasional. Ini menunjukkan minat investasi di Jakarta cukup tinggi meskipun dalam kondisi pandemi.

“Dalam triwulan I ini cukup berat karena adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian dunia. Namun Jakarta  masih terdepan dalam pencapaian realisasi investasi PMA. Kami terus berusaha dapat meraih target realisasi investasi pada 2020 ini ditetapkan sebesar Rp.110 triliun,” dalam keterangan persnya.

Benni menjelaskan pada triwulan I, sektor usaha yang menopang realisasi PMA di Jakarta didominasi oleh bidang usaha telekomunikasi. Sedangkan realisasi PMDN ada beberapa proyek besar yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).”Untuk hal ini kami akan melakukan koordinasi dengan BKPM untuk menyusun strategi dalam meningkatkan realisasi investasi di tengah Pandemi,” ujarnya.

Kondisi pandemi covid-19 ini, kata dia, berdampak pada sistem kerja perkantoran di Jakarta. Sehingga masih ada beberapa proyek yang memiliki nilai investasi besar, namun belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)-nya. “Karena itu kami terus melakukan koordinasi intensif dengan BKPM sekaligus membahas strategi dalam meningkatkan realisasi investasi di tengah pandemi covid-19,” tegasnya.

Benni merinci realisasi investasi PMA DKI Jakarta yang mencapai Rp.13,1 triliun itu meliputi  3.994 proyek, serta realisasi PMDN sebesar Rp. 7 Triliun dengan 2.963 proyek. Ini merupakan tertinggi di Indonesia berdasarkan lokasi.

Baca lagi  “Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Masih Negatif, Tapi Mulai Terjadi Pemulihan”

“Total terdapat 6.957 proyek PMA dan PMDN yang tercatat dalam realisasi investasi selama triwulan 1 tahun 2020. Ini membuktikan bahwa investasi masih menggeliat di tengah pandemi corona. Semoga ini berita baik bagi perekonomian ibu kota” ujar Benni

Lebih lanjut Benni merinci Kota/Kabupaten administrasi di DKI Jakarta yang mencatatkan kinerja realisasi investasi selama periode triwulan I tahun 2020, yaitu Jakarta Selatan sebesar Rp. 10,7 triliun (53,2%); Jakarta Pusat Rp. 4,7 triliun (23,6%); Jakarta Timur Rp. 2,6 triliun (12,7%); Jakarta Barat Rp. 1,6 triliun (7,8%) dan Rp. 0,5 triliun (2,6%) untuk wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Administarsi Kepulauan Seribu.

“Jakarta Selatan menjadi Kota Administrasi yang mencatatkan realisasi investasi PMA dan PMDN tertinggi pada periode triwulan I tahun 2020 ini,” urainya.

Sedangkan asal negara dengan realisasi PMA terbesar di Jakarta adalah Singapura yang mencapai US$ 0,60 miliar atau 65,2% dari jumlah realisasi investasi PMA (US$ 0,9 Miliar). Diurutan kedua China dengan nilai investasi sebesar Rp. US$ 0,12 miliar (13,6%), kemudian Jepang sebesar US$ 0,10 miliar (11,3%) dan Hongkong sebesar US$ 0,01 miliar (1,6%).

“Singapura menjadi negara dengan realisasi PMA tertinggi di DKI Jakarta pada periode ini. Kita akan terus menjajaki peluang investasi dari negara lain dengan melakukan promosi, sosialisasi perizinan dan nonperizinan serta instrumen- instrumen lainnya yang membuat investor tertarik berinvestasi,” kata Benni.

Sejak awal 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inisiatif untuk mendorong peningkatan kinerja investasi, di antaranya dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai ke tingkat kelurahan.

“Inovasi layanan berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal menjadi tanggung jawab Service Point sampai tingkat kelurahan, merupakan satu-satunya dan pertama yang dilakukan Perangkat Daerah DPMPTSP di Indonesia” lanjut Benni.

MULIA GINTING

Related posts

HIPMI: Distribusi Bansos harus Libatkan Pelaku Usaha Daerah

adminJ9

KemenkopUKM Terus Perjuangkan Lahirnya LPS Bagi Koperasi

adminJ9

UKM Center FEB UI: Sawit di Indonesia Masih Didominasi Petani UMKM

adminJ9