Jurnal9.com
Business

Kelembagaan Ekonomi Petani Perlu Dibenahi untuk Wujudkan Ketahanan Pangan

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki

CIANJUR, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong konsolidasi para petani di Cianjur, Jawa Barat untuk masuk koperasi melalui konsep korporatisasi. Upaya korporatisasi dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat.

“Kami melihat Cianjur memiliki potensi di sektor pangan misalnya beras. Kami ingin dorong petani ini untuk masuk koperasi dengan konsep korporatisasi agar produknya efisien dan ekonomis, sehingga kesejahteraan petani meningkat,” tegas MenKopUKM dalam Forum Diskusi Bersama Koperasi dan Asosiasi UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

MenKopUKM menegaskan, pembangunan kelembagaan ekonomi petani sangat penting agar ketahanan pangan lebih terjamin.

Menurut Teten, sektor pangan saat ini memiliki banyak permintaan, baik di pasar lokal maupun di pasar global. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dapat memanfaatkan keunggulan pangan domestik ini.

“Sampai saat ini masih banyak produk pangan yang kita impor, seperti jagung, kedelai, bawang putih, gula, susu dan daging sapi. Komoditi dengan permintaan yang banyak di dunia di antaranya buah dan rempah. Kita harus mulai membidik UMKM masuk di sektor-sektor yang memiliki keunggulan domestik ini,” katanya.

Teten optimistis Indonesia mampu mewujudkan katahanan pangan melalui pembenahan kelembagaan, termasuk akses pembiayaannya. Saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia baru 19,8 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan negara Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, serta Korsel 81 persen.

Presiden Joko Widodo, kata Teten, minta agar secara bertahap sampe 2025 kredit UMKM naik menjadi 30 persen. Dan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa sampai Rp20 miliar.

“Kelembagaan UMKM mesti kita benahi. Kalo nggak dibereskan, nggak akan sampai porsi kredit UMKM mencapai 30 persen,” ujarnya.

Baca lagi  Pemerintah Lindungi KUMKM dari Praktik “Cross-Border Ilegal” di Platform e-Commerce

Sementara itu Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin mengatakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Cianjur telah membantu 115 ribu pelaku usaha mikro pada 2020 dan 91 ribu pelaku usaha mikro pada 2021.

“Pemkab Cianjur meningkatkan SDM melalui digitalisasi dan tengah menyiapkan pendamping UMKM pada 2022,”  tegasnya.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

10 Tahun Pemerintahan Jokowi Disebut Sebagai Presiden yang Paling Banyak Utangnya

adminJ9

MenkopUKM Sampaikan Refleksi Kinerja 2020, serta Transformasi KUMKM 2021

adminJ9

MenkopUKM Ungkapkan 3 Strategi Utama Tingkatkan Ekspor UMKM

adminJ9