Kemenkeu menyebut laporan Bank Dunia itu tidak menyertakan negara-negara maju, hanya negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah. Dengan demikian posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar
JAKARTA, jurnal9.com – Dalam daftar International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia, Indonesia masuk peringkat daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar.
IDS yang dirilis Bank Dunia pada 12 Oktober 2020 ini berisi data dan analisis posisi utang negara-negara di dunia. Salah satu bagian dalam laporan itu menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) terbesar.
Dalam daftar IDS tersebut Indonesia menempati daftar 10 negara yang memiliki Utang Luar Negeri terbesar.
Kemenkeu menanggapi laporan Bank Dunia itu dengan penjelasan dalam IDS tersebut tidak menyertakan negara-negara maju, melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah. Dengan demikian posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.
Melihat perbandingan di antara negara-negara tersebut, maka Indonesia terhitung negara yang memiliki utang besar. Sebab ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16. Jika dalam kelompok negara G-20 ini, Indonesia masuk kelompok negara dengan ekonomi yang besar, dan utang Pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.
“Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang Pemerintahnya diatas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya,” demikian penjelasan Kemenkeu dalam keterangannya, Rabu (14/10).
Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN Pemerintah Pusat, BUMN dan Swasta. Posisi ULN Pemerintah Pusat hingga Desember 2019 sebesar US$199,88 miliar atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.
Kemenkeu menekankan, bahwa data publikasi IDS Bank Dunia itu didasarkan pada data SULNI tersebut. Namun pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN Pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta.
Pemerintah juga terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
ARIEF RAHMAN MEDIA
