Suharso Monoarfa
JAKARTA, jurnal9.com – Imbas polemik ‘Amplop Kiai’ yang memicu konflik internal PPP, menyeret Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendapat ini disampaikan dalam rapat Mahkamah Partai yang digelar di Jakarta pada 2-3 September 2022 dan memutuskan untuk memberhentikannya.
Padahal jabatan Suharso masih akan berakhir pada 2025 nanti. “Namun Mahkamah Partai mengadakan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Usman M Tokan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Usman mengatakan Mahkamah Partai akhirnya menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa ketiga pada 30 Agustus dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
“Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para Pimpinan Majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Saudara Suharso Monoarfa pribadi,” kata Usman.
Selanjutnya, lanjut Usman, tiga Pimpinan Majelis DPP PPP telah meminta pengurus harian DPP PP segera menggelar rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi jabatan Suharso.
“Mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral,” kata Usman.
Putra Haji Lulung, Bela Suharso menyebutkan polemik ‘Amplop Kiai’ yang memicu
konflik internal di PPP yang terendus sejak Juni lalu. Sejumlah kader di berbagai daerah melakukan aksi protes mendesak Suharso supaya mundur karena dianggap bikin gaduh dan gagal memimpin PPP.
Bela Suharso
Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid mengatakan sebagian besar massa yang menggeruduk kantor partai yang mendesak Suharso mundur, sampai timbul kericuhan, diklaimnya itu bukan kader PPP.
Zainut menduga ada pihak yang mendesain secara terstruktur dan sistematis untuk menjatuhkan Suharso untuk memecah belah PPP.
Konflik internal itu berawal dari pernyataan Suharso dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022 lalu.
Saat itu Suharso menyebut amplop untuk para kiai merupakan benih dari tindak korupsi.
Pernyataan itu menyulut kemarahan sebagian kader, termasuk santri dan ulama, karena dianggap menyinggung para kiai dan pengasuh pondok pesantren.
Aliansi Forum Santri Banten yang menggelar demo 29 Agustus lalu, akan melaporkan Suharso Monoarfa ke Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.
Suharso sendiri sudah meminta maaf atas pernyataannya. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
“Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para kiai dan berjanji bahwa jajaran PPP lebih berhati-hati atau ikhtiyat dalam berucap dan bertindak ke depan agar tidak terulang lagi,” kata Arsul Kamis (18/8/2022).
Sementara itu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang berlangsung sejak 4-5 September 2022, akhirnya memutuskan menunjuk Muhammad Mardiono menjadi Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Mardiono yang juga anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) itu sejak Senin (5/9/2022) ini menyandang status sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
ARIEF RAHMAN MEDIA