Aksi demo mahasiswa menolak jabatan Presiden Jokowi 3 periode
JAKARTA, jurnal9.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan demo di Istana Negara pada Senin (11/4/2022) untuk menolak jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode atau penundaan Pemilu 2024.
“Sebab memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, ini sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ujar Luthfi Yufrizal, Koordinator Media BEM SI di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
“Estimasi massa yang ikut dalam demo ada 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia,” ujarnya.
Luthfi menyebutkan pihaknya telah melayangkan surat kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya soal aksi tersebut. “Surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan,” ujar Lutfhi.
Namun Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat permohonan rencana aksi dari pihak mana pun.
“Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok mana pun,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Endra Zulpan, Jumat (8/4/2022).
Menurut Zulpan, segala bentuk kegiatan aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3×24 jam sebelum pelaksanaan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Namun sampai saat ini kami belum menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud,” kata Zulpan
Meski pihak Polda Metro Jaya mengklaim belum menerima surat pemberitahuan dari BEM SI, namun pihak mahasiswa sudah ada bukti surat pemberitahuan rencana demo pada Senin,11 April 2022 depan.
Selain tuntutan pertama tadi, lanjut Luthfi, kedua menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. “Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait,” kata Lutfhi.
Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
RAFIKI ANUGERAHA M