Ketua Umum Partai AmanatNasional (PAN), Zulkifli Hasan
Dari evaluasi soal amandemen UUD 1945 yang menjadi perhatian utama Presiden dan pimpinan Parpol itu soal sila keempat Pancasila
JAKARTA, jurnal9.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan membeberkan hal penting dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu (25/8/2021) lalu.
“Hal penting yang dibahas Presiden Jokowi dengan pimpinan Parpol tempo hari itu mengevaluasi hasil amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah berusia 23 tahun,” kata Zulkifli Hasan dalam pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta, Selasa (31/8/2021)
“Setelah 23 tahun hasil amandemen itu memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, dari evaluasi soal amandemen UUD 1945 yang menjadi perhatian utama Presiden dan pimpinan Parpol itu soal sila keempat Pancasila.
“Bunyi sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.”
“Jadi dalam sila keempat itu menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang memiliki hikmah. Hikmah itu artinya memiliki ilmu cukup dan iman kuat, sehingga memiliki kebijaksanaan,” ungkapnya.
“Ada banyak orang yang ngomong ‘wah kita cocoknya demokrasi terpimpin’, ada yang bicara gitu,” lanjut Zulkifli.
Dia menegaskan sila keempat itu ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’. “Jadi kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat, sehingga punya kebijaksanaan,” cetusnya lagi.
Zulkifli sendiri mendukung amandemen UUD 1945 yang kini menjadi sorotan itu. Sebab sebelum PAN ikut dalam pertemuan itu, sudah meyakini bahwa isu rencana amendemen UUD 1945 sedang bergulir. Apalagi dikaitkan dengan Pemilu 2024.
Tapi ia berpikir hal itu tak akan terjadi sampai Pemilu 2024. Ini seiring dengan wacana untuk menghidupkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
“Saya kira sampai pemilu yang akan datang [2024] amendemen UUD 1945 tak akan terjadi. Nggak usah khawatir,” kata Zulkifli meyakinkan para pengikut PAN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN.
RAFIKI ANUGERAHA M
