Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
JAKARTA, jurnal9.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengingatkan sikap Presiden Jokowi yang terlalu dalam ikut campur mendukung dalam pencalonan presiden. Padahal saat ini masih menjabat sebagai kepala negara.
“Mestinya sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Meski ada hak politik, tapi sebagai kepala negara tidak boleh ikut dukung dalam pencalonan presiden,” ungkap Surya Paloh menitipkan pesan itu kepada Jokowi lewat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuannya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Apalagi Presiden Jokowi melakukan pertemuan politik itu dengan parpol para pendukung capres tertentu di Istana Negara. Ini kan sangat tidak etis. “Istana Negara itu milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik Presiden Jokowi. Dan bukan milik enam parpol yang melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Ini yang mungkin Jokowi lupa,” tegasnya.
“Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dan terkesan Jokowi ingin menunjukkan kepada para ketum partai itu, kalau dirinya mengumpulkan mereka di bawah pengaruh kekuasaan presiden,” lanjut dia.
Ketum NasDem ini mengingatkan sebagai pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden. “Praktik-praktik seperti ini sebenarnya sangat memalukan kalau dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi yang sudah menjabat dua periode. Justru dalam mengakhiri masa jabatannya, semestinya menunjukkan kenegarawanannya. Supaya dikenang baik oleh rakyat, begitu sudah tidak jadi presiden,” tutur Surya Paloh.
Dia melihatnya hal-hal yang dilakukan presiden menjelang akhir jabatannya, terlalu dalam ikut campur politik untuk mengindorse calon presiden yang didukungnya. Padahal dia menjabat presiden, bukan ketum parpol. “Ini saya lihat yang tidak sehat dilakukan Presiden Jokowi. Bahkan tidak sehat pula kalau negara caranya begini,” jelas Ketua DPP NasDem itu.
“Ya semestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan,” kata Surya Paloh menegaskan.
Menurut Surya Paloh, Partai NasDem menilai kalau sponsor atau endorse yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap beberapa tokoh tidak perlu berlebihan.
“Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Jangan sampai Istana Negara itu jadi kantor parpol,” cetusnya.
Dia juga menegaskan bahwa sikap Partai NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai masa akhir jabatannya 2024. Kritik yang ditujukan kapada Presiden Jokowi ini menunjukkan perhatian Partai NasDem terhadap pemerintahan Jokowi yang sudah bekerjasama politik sejak 2014 lalu.
“Kita semua warga Partai NasDem masih sayang pak Jokowi. Sayang republik ini. Jangan sampai terjadi ketidakharmonisan karena sebagai kepala negara terlalu berpihak hanya kepada partai pendukung presiden yang dikehendakinya. Sebenarnya biarkan saja putra putri terbaik ini berkompetisi melalui mekanisme konstitusional dan melalui proses politik yang baik,” tegas Surya Paloh dalam pesannya kepada Jokowi yang dititipkan lewat Luhut.
ARIEF RAHMAN MEDIA