Suasana di dalam Masjidil Haram yang masih memberlakukan aturan lockdown nampak sepi jamaah yang menunaikan ibadah umrah. (Foto: Reauter)
RIYADH, jurnal9.com – Laporan terjadi lonjakan 1.881 sampai 3.000 kasus baru dalam sehari yang diterima Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah beberapa waktu lalu, membuat kementerian yang dipimpinnya saat itu telah mengisyaratkan pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M ditiadakan (sementara).
Meskipun Menteri Kesehatan Tawfiq al-Rabiah tidak membawahi langsung untuk urusan haji, namun seperti disampaikan dalam keterangan pers kepada wartawan, ia mengatakan keputusan kegiatan haji kali ini yang menghadapi darurat pandemi corona telah mendapat pengawasan dari WHO.
Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia itu berbicara langsung dengan Menkes Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah untuk mengingatkan akan risiko pelaksaaan haji di tengah pandemi corona. Apalagi tingkat penyebaran di Arab Saudi masih tinggi.
Dikutip dari Mehr News, Kepala Regional WHO untuk Mediterania Timur, Dr Dalia Samhouri menyebutkan dengan lonjakan 1.881 sampai 3.000 kasus baru itu menunjukkan tingkat penyebaran virus corona di Arab Saudi masih tinggi. Kini jumlahnya sudah melebihi 119.000 orang yang terinfeksi, dan 893 orang meninggal.
“Para pejabat Arab Saudi yang berbeda keputusan soal pelaksanaan haji akan dibahas bersama dalam minggu ini,” kata seorang pejabat senior dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menanggapi ikut campurnya Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan haji kali ini.
Pelaksanaan haji tahun ini, menurut pejabat Kementerian Haji dan Umrah, semestinya akan dimulai 29 Juli hingga 4 Agustus. Pemerintah Arab Saudi yang sudah memberlakukan larangan pelaksanaan haji sejak 20 Mei lalu sampai sekarang belum mencabutnya.
Namun dalam wawancara dengan media Inggris, Financial Times, pejabat Kementerian Haji dan Umrah itu tetap tidak akan mencabut larangan pelaksanaan haji dan umrah tersebut. “Jika betul pelaksanaan haji tahun ini ditiadakan. Ini untuk pertama kalinya haji ditiadakan dalam sejarah modern,” cetusnya.
Tidak adanya pelaksanaan haji dapat memberikan tekanan ekonomi pada Arab Saudi yang kini terseok-seok akibat anjloknya harga minyak selama pandemi corona. Sebab dari pelaksanaan haji dan umrah, Arab Saudi dapat menghasilkan US$12 miliar setiap tahunnya untuk keluarga kerajaan.
Reuters melaporkan bahwa Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, setiap tahun mengirim jamaahnya 220.000 orang. Berikutnya India ada sekitar 200.000 orang yang melakukan perjalanan haji ke Arab Saudi setiap tahun.
Cuma tahun ini Indonesia telah memutuskan meniadakan pelaksanaan haji, menyusul Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam yang telah memutuskan lebih dulu.
Apakah Arab Saudi yang mendapat tekanan berat untuk menambal ekonominya itu akan mengubah keputusannya? Salah satu opsinya dengan menyelenggarakan haji dalam jumlah kecil dan protokol kesehatan yang ketat. “Semua opsi itu masih dibahas bersama Menkes, tetapi tetap prioritasnya kesehatan dan keselamatan jamaah,” kata pejabat itu.
The Middle East Program of Carnegie Endowment for International Peace, Yasmine Farouk mengatakan keputusan Arab Saudi soal haji akan penuh dengan konsekuensi politik dan ekonomi di dalam maupun luar negeri.
“Jika mereka melanjutkan pelaksanaan haji, sementara kondisi covid-19 saat ini tak kunjung membaik, mereka akan mengalami tekanan yang berat. Bahkan akan banyak kritik internasional untuk tuntutan kompensasi. Sebab keputusan kegiatan haji kali ini menghadapi darurat pandemi corona yang diawasi langsung dari WHO,” kata Farouk.
“Jika memutuskan meniadakan haji, perekonomian negara, khususnya perekonomian kota Mekah dan Madinah akan sulit,” lanjutnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA