JAKARTA, jurnal9.com – Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ari Juliano Gema mengatakan pemerintah kini fokus menjaga keberlangsungan industri pariwisata dengan menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah dan pengelola perhotelan dan restoran.
“Itulah mengapa Kemenparekraf menggelontorkan dana hibah sebesar 3,3 triliun kepada industri pariwisata dan juga pemerintah daerah, karena untuk membuat industri pariwisata tetap survive serta meningkatkan kesiapan destinasi dalam menyiapkan protokol kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/10).
Ari Juliano menegaskan pemerintah berencana menggelontorkan dana hibah ke sektor pariwisata sebesar Rp3,3 triliun dengan rincian; Pemerintah daerah mendapatkan 30 persen. Sedangkan pelaku usaha perhotelan dan restoran mendapatkan alokasi sebesar 70 persen atau sekitar Rp2,3 triliun.
Untuk pelaku usaha perhotelan dan restoran, kata dia, dana hibah diambil dari Pajak Bangunan 1 (PB1) yang dilakukan pemungutan sebesar 10 persen terhadap konsumen dari pembayaran pada periode September-Desember 2019.
Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi ini juga menjelaskan, ada 101 kabupaten/kota yang akan diberikan dana hibah.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menyalurkan lewat pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan ke pelaku usaha perhotelan dan restoran setempat.
“Pemdanya harus menyampaikan industri mana yang tepat untuk diberikan dana hibah sesuai dengan besaran pajak yang dibayarkan pada September hingga Desember tahun lalu. Jadi ketahuan, mana yang paling banyak membayarkan pajak, itulah perusahaan yang akan diberikan porsi terbesar dari dana hibah,” jelas Ari.
Selanjutnya, sambil menanti kepastian vaksin Covid-19, kata Ari, pemerintah menyiapkan promosi pariwisata ke berbagai negara guna menggaet kembali para wisatawan saat kondisi berangsur pulih.
Dengan adanya sertifikasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha melalui penerapan protokol cleanliness, health, safety, environtment (CHSE) yang disusun Kemenparekraf, pemerintah berharap masyarakat kembali percaya diri untuk melakukan kegiatan wisata.
“Pasalnya, trend ke depan wisatawan global maupun domestik pada akhirnya akan lebih memprioritaskan destinasi yang memperhatikan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, ketika vaksin ditemukan kita siap untuk menerima mereka,” kata Ari.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebutkan beberapa strategi yang bisa dilakukan pelaku usaha pariwisata, di antaranya menurunkan biaya operasional, menerapkan virtual tourism untuk promosi, dan memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik.
Sedangkan dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk sektor pariwisata tidak bisa dijadikan sandaran oleh pelaku usaha mengingat jumlahnya yang tidak besar.
“Harus lebih kreatif. Seperti hotel bisa buka restoran di pinggir jalan atau di sekitar pintu masuk. Ya, harus turun kelas,” kata Bhima.
Dia juga berharap pemerintah dapat memberikan sejumlah bantuan lain, seperti subsidi tarif listrik dan air melalui kerja sama antara Pemda dan PDAM, internet gratis, serta membantu pihak hotel dalam memberikan subsidi layanan.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA
