Gus Yahya
JAKARTA, jurnal9.com – Sejumlah tokoh banyak yang menolak penundaan Pemilu 2024 karena tidak memiliki dasar hukum dan konstitusi, tetapi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat dengan penundaan itu jika alasannya masuk akal. Sebab Indonesia selama dua tahun ini dianggap “sakit” karena terdampak pandemi covid-19.
“Gus Yahya [Ketua Umum PBNU] menyampaikan alasannya masuk akal, tapi diperlukan dialog. Kata kuncinya dialog,” kata Rahmat Hidayat Pulungan, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu di Jakarta, Rabu (2/3/2022) dikutip dari Tempo.
KH Yahya Cholil Staquf yang akrab dipanggil Gus Yahya ini, lanjut dia, meminta agar dilakukan diaolog soal usulan penundaan Pemilu 2024. Ini mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam dua tahun terakhir.
“Usulan penundaan Pemilu 2024, menurut Gus Yahya sangat masuk akal jika mengingat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini,” tegas Rahmat.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini. Kita cari solusinya,” lanjutnya.
Rahmat mengatakan PBNU cukup berani mewacanakan ini dengan cara pendekatan dialog Tujuannya untuk menjembatani kebuntuan yang ada agar diselesaikan dengan dialog.
Rahmat menegaskan PBNU bukan partai politik, tapi bisa memutuskan hal tersebut. Sebab usulan itu hanya bisa dilakukan dengan keputusan politik. Meski begitu organisasi NU ini tetap berperan dalam kebijakan yang nanti akan diambil terkait Pemilu 2024.
“Legalitasnya ada di partai politik, legitimasi moralnya, ada di organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU,” ungkap dia.
Organisasi seperti NU, kata dia, akan terus membahas usulan [penundaan Pemilu 2024] ini dengan sejumlah kiai dan kalangan pesantren di daerah.
Indonesia yang sekarang dalam keadaan tidak normal ini [terdampak pandemi], dipandang PBNU, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan cara berpikir normal. Lalu sebagai bangsa harus ada prioritas kebijakan yang diambil.
“Kalau pendekatannya konstitusional, ya tentu menolak. Tapi kan kita hidup di dua sisi, ada konstitusi dan ada dinamika,” ungkap Rahmat.
Dia menyebut selain Parpol, sejumlah pengusaha juga mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Ini disuarakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi. “Tentu saja alasannya kondisi perekonomian yang masih sangat berat,” tegas dia.
“Memang beberapa pengusaha berwacana untuk mengusulkan menunda pelaksanaan Pemilu dari 2024 ke 2027,” ujarnya.
Sebagai wadah dunia usaha, Kadin memang menaungi perusahaan dan organisasi pengusaha di tanah air.
Polemik penundaan pemilu 2024 hingga saat ini terus berlanjut. Isu ini mendapat sorotan dari banyak pihak mulai dari akademisi, masyarakat sipil, hingga politisi di Senayan. Presiden Jokowi sendiri belum berbicara secara langsung soal ini.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA