Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly
JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Hukum dan HAM telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum baru partai berlambang mercy ini.
Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) KemenkumHAM telah menerima berkas dari pengurus Partai Demokrat yang baru. Dan kini jajaran AHU sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas hasil KLB tersebut.
“Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham, ” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa (16/3) petang.
Berkas ini, menurut MenkumHAM, nantinya akan diteliti. Jika dalam pemeriksaan itu ditemukan hal yang kurang lengkap, Partai Demokrat masih diberikan waktu untuk melengkapi serta melakukan perbaikan atas berkasnya.
“Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai. Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi, ” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan di berbagai media massa, saat kubu AHY mendatangi kantor KemenkumHAM, telah meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly agar menolak hasil KLB di Deli Serdang tersebut.
Saat Yasonna mendengar permintaan kubu AHY itu, ia langsung marah. Karena ditegaskan MenkumHAM dalam jumpa pers, bahwa pemerintah tak mau ikut campur dalam konflik di tubuh Partai Demokrat tersebut.
“Pemerintah bersikap terbuka untuk menerima setiap partai yang mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tak berhak seorang ketua umum partai meminta kepada pemerintah untuk menolak dari salah satu kubu yang berseberangan dalam tubuh partainya. Itu urusan partai. Bukan urusan pemerintah,” tegasnya dengan nada marah.
“Silahkan selesaikan sendiri konflik yang terjadi dalam kepengurusan partainya. Jangan melibatkan pemerintah untuk ikut campur masuk dalam konflik itu,” lanjut Yasonna menegaskan lagi.
Sebelumnya diinformasikan bahwa kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu telah menyerahkan berkas KLB ke KemenkumHAM pada Senin, 15 Maret 2021. Namun kubu AHY meradang saat mengetahui KemenkumHAM telah menerima hasil KLB yang sedang didaftarkan ke kantor Direktorat AHU, KemenkumHAM.
Dalam acara kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret lalu, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Dalam kongres itu Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
“Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.
ARIEF RAHMAN MEDIA