JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan UKM terus berusaha melahirkan inovasi kebijakan yang mendorong tranformasi UMKM dari sektor informal ke formal, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi serta tranformasi ke rantai nilai global.
Salah satu program strategisnya adalah pengembangan wirausaha muda inovatif dan berkelanjutan melalui inkubasi usaha terintegrasi.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara webinar Universitas IVET dengan tema “Mengembangkan Ekonomi Mahasiswa Pasca Pandemi”, Kamis (28/1/2021).
Menurut dia, pengembangan wirausaha muda inovatif dan berkelanjutan melalui inkubasi usaha terintegrasi, nantinya diarahkan pada UMKM yang fokus kepada keunggulan domestik dan berbasis teknologi dan inovasi.
“Dengan daya dukung dari mulai bahan baku, perizinan, pengembangan kapasitas usaha, pembiayaan, sampai dengan pasar. Pemerintah akan memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM (edukukm.id, Kakak Asuh UMKM),” kata Teten
“Juga perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, seperti gerakan belanja di warung tetangga, dan korporatisasi petani/nelayan/petambak,” lanjutnya.
Teten menjelaskan bahwa masih tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu persoalan bangsa yang perlu dicarikan solusinya. Karena itu pemerintah dituntut menyediakan lapangan kerja sekitar 2,7 juta sampai dengan 3 juta per tahun.
“Ini bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, BUMN, swasta, kampus, dan masyarakat. Salah satu jalannya banyak anak muda yang menjadi wirausaha yang kelak bisa memperkerjakan orang lain. Menjadi pekerja tentu baik, tetapi pencipta lapangan kerja jauh lebih mulia dan terhormat,” cetus Teten.
Rasio kewirausahaan Indonesia, kata dia, masih belum optimal, yakni sekitar 3,47 persen, jauh di bawah Singapura (8,76 persen), Malaysia, bahkan Thailand. Sementara struktur ekonomi Indonesia yakni 99 persen lebih didominasi oleh pelaku UMKM yang di dalamnya terdapat 98 persen Usaha Mikro.
Dari jumlah 64 juta UMKM, tegas MenkopUKM, ada14 persen yang berkontribusi terhadap total ekspor non migas, 97 persen total tenaga kerja dan 61 persen total PDB nasional. Sementara kontribusi PDB koperasi pada 2016 sebesar 3,99 persen terhadap PDB Nasional. Kini sudah semakin meningkat, yakni di atas 5 persen.
“Untuk itulah, pemerintah berjuang keras dengan melakukan berbagai kebijakan agar UMKM kita bisa naik kelas. Langkah besar yang disiapkan pemerintah adalah melahirkan UU Cipta Kerja di mana UMKM dan Koperasi jadi mahkotanya. Semangatnya adalah bagaimana menciptakan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi,” katanya.
ARIEF RAHMAN MEDIA
