Soeharto saat masih berpangkat Letnan Kolonel
Catatan: Ilham Bintang, Wartawan Senior
Tidak sulit menemukan jejak rekam Soeharto dalam peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nonton saja film “Enam Djam di Yogya”, produksi Perfini tahun 1951,karya sineas legendaris Indonesia , Usmar Ismail.
Film kedua, “Janur Kuning” produksi tahun 1979, karya sutradra kawakan Alam Rengga Surawidjaya.
Kebetulan “Janur Kuning” akan ditayangkan Minggu (13/3/2022) malam di TVOne. Film itu dibintangi Kaharuddin Syah, Dicky Zulkarnaen, dan Sutopo HS.
Penayangan film berlatar sejarah tersebut menarik perhatian di tengah gencarnya polemik antara politisi Gerindra Fadli Zon dengan Menkumham Mahfud MD mengenai peran Soeharto dalam peristiwa itu.
Polemik dipicu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Namun dalam Keppres tersebut, nama Pak Harto hilang. Hanya empat tokoh tercantum: Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jendral Sudirman, Soekarno, dan Mohammad Hatta.
Menurut Mahfud, hanya empat tokoh itu yang dianggap memiliki peran penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Padahal dalam buku-buku sejarah, dan bahkan dalam dua film produksi nasional, disebutkan nama Soeharto yang memimpin Serangan Umum 1 Maret itu.
Polemik Fadli Zon dengan Mahfud MD dimulai di media sosial “Twitter” dan sekarang meluas melibatkan banyak ahli sejarah. Fadli Zon sendiri, doktor sejarah jebolan Universitas Indonesia (UI) ini kebetulan pernah membuat penelitian tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.
Fadli Zon menganggap Keppres 2/2022 yang menghilangkan nama Soeharto itu dianggap menggelapkan sejarah.
Namun Mahfud MD mengatakan nama Soeharto tetap tercantum dalam naskah akademik Keppres, bahkan ditulis sebanyak 48 kali.
“Keliru Pak Mahfud. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno dan Hatta dalam peristiwa itu. Jangan belokkan sejarah!” tegas Fadli Zon.
Jas Merah
Direktur Programming TVOne, Reva Deddy Utama, mengatakan penayangan film sejarah di TVOne memang selalu dikaitkan dengan peringatan momentum hari bersejarah. Seperti film “G30S PKI” yang ditayangkan setiap akhir September. Demikian juga film “Janur Kuning” karena berkaitan dengan hari bersejarah yang terjadi di bulan Maret ini. Kalau ada polemik mengenai itu, pihaknya menganggap itu menjadi newspeg untuk promosikan penayangan filmnya.
“Tiga tahun belakangan ini, TVOne memang setiap dua pekan sekali menayangkan film perjuangan, dengan banner “Jas Merah” (Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah),” kata Reva, Jumat (11/3/2022) malam.
Pakar telematika Roy Suryo juga menyoal penghilangan nama Pak Harto dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Mantan Menteri Pemuda & Olahraga itu yang pertama kali mengingatkan di akun twitternya minggu lalu mengenai peran Soeharto yang tidak hanya muncul dalam film yang diproduksi di masa Orde Baru.
“Taruhlah dalam film “Janur Kuning” peran Pak Harto dilebih- lebihkan karena dibuat pada masa Soeharto berkuasa.
Tapi kalau menghilangkan sama sekali peran Soeharto [seperti dalam Keppres Nomor 2 tahun 2022], jelas itu penggelapan sejarah. Karena peran Pak Harto nyata.
Kalau film “Enam Djam di Yogya” diproduksi tahun 1951. Waktu itu Pak Harto belum punya posisi penting dalam pemerintahan. Film itu jelas menyebut perannya Soeharto. Malah hanya Pak Harto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang disebut,” kata Roy Suryo Jumat (11/3/2022) malam.
Tak lupa Roy Suryo mengirimkan link film tersebut di YouTube. “Mas lihat di menit ke 30,” ungkapnya.
Tersimpan Utuh di Sinematek
Kepala Sinematek Indonesia, Akhlis Suryapati yang dihubungi Jumat, menyatakan copy film “Enam Jam di Jogya” masih tersimpan rapi di lembaganya. Dia pun mengirimi saya rekaman bagian yang menyebut nama Pak Harto dalam dua versi film hitam putih dan versi berwarna.
Dalam film “Enam Djam di Yogya” itu jelas nama Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX masng- masing disebut dua kali.
Rinciannya berikut: pada menit ke 30.20 dialognya: “Pak Harto sudah mengerti, segala sesuatu yg sudah saudara-saudara ajukan itu,” kata pemeran dalam film kepada kawan-kawannya.
Berikutnya pada menit ke 58.01 dialognya: .”Saya baru saja kembali dari rapat WK-102, untuk menerima perintah dari Letnan Kolonel Soeharto, guna mengadakan serangan umum terhadap Jogja”.
Adapun Sri Sultan Hamengkubuwono disebut pada menit ke 36.31: dialognya: “Yang saya maksud di sini ialah, bahwa Sri Sultan sekalipun menyatakan persetujuan, malah menganjur-nganjurkan”. Pada menit ke 36.39 : dialognya: “Kalau Sri Sultan setuju, ya kita juga setuju”.
Sampai film habis, nama Soekarno dan Hatta malah tidak disebut sama sekali.
Film “Enam Djam di Yogya” adalah film pertama yang dengan sadar melukiskan Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai peristiwa nyata yang terkenal dalam sejarah revolusi Indonesia. Meski disajikan secara fiksi [berdasarkan sejarah], tetapi fakta nyata menjadi acuan.
Kisah disuguhkan Usmar Ismail lebih dari sisi rakyat atau tentara yang berpangkat rendah. Tekanan Belanda membuat rakyat menderita dan berbagai sikap. Ada yang mendukung perjuangan tentara, ada yang menggerutu.
Tentara yang memeras rakyat pun sekilas dilukiskan. Kesulitannya adalah menyatu padukan sikap, gerakan dan menegakkan disiplin semua anggota gerakan. Ada juga terselip kisah cinta.
Tidak ada tokoh yang menonjol dalam kisah, karena begitu banyak pihak yang diceritakan sedikit-sedikit. Jadi tujuannya memang pelukisan peristiwa itu secara global.
Film “Enam Djam di Yogya” dibintangi antara lain oleh Del Juzar, R. Sutjipto dan Aedy Moward. Itu adalah film kedua yang diproduksi oleh Perfini. Film itu mendulang kesuksesan besar di Indonesia. Film pertama produksi Perfini adalah “Darah & Doa” (Long March Siliwangi) yang juga disutradarai Usmar Ismail, produksi 1950.
Semoga saja para ahli sejarah kita tergerak untuk meluruskan, bukan hanya yang terkait dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogya. Melainkan seluruh sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghormati sejarahnya. Itu kata Bung Karno, proklamator dan presiden pertama RI. (*)
