MATARAM, jurnal9.com – Pemerintah akan terus bersama pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) melewati tekanan berat pandemi covid-19. Berbagai dukungan pembiayaan intensif hingga hibah akan terus digulirkan agar kebutuhan likuiditas KUMKM tetap terjaga bersama daya beli masyarakat.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) pemberian pembiayaan Dana Bergulir Syariah Dengan Dinas serta Pelaku UKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara online (daring) Selasa (8/9).
Pada masa Covid-19 pelaku KUMKM menjadi salah satu pihak paling terdampak. Kegiatan usaha anggota koperasi yang merupakan UMKM banyak berjatuhan, sehingga kesulitan memenuhi kewajiban kepada koperasi akibat modal kerjanya tergerus untuk kebutuhan konsumsi. Karena itu pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan afirmatif untuk meminimalisir dampak buruk dari wabah tersebut.
“Bagi UMKM yang unbankable, belum pernah pinjam ke bank, kita berikan hibah sebanyak Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Kalau ada sisa anggaran dana pemerintah dan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) akan kita alihkan ke Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro karena ternyata sangat efektif membantu mereka,” papar Teten.
Untuk koperasi, pemerintah telah memberikan tambahan modal kerja senilai Rp1 triliun yang akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Dengan dukungan fiskal ini koperasi-koperasi yang terkendala likuiditas selama pandemi bisa memanfaatkannya sehingga cashflow koperasi tetap stabil.
Tekanan ekonomi nasional ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama, 1 – 2 tahun. Teten berharap agar KUMKM mampu melakukan adaptasi sehingga keberlangsungan usahanya bisa tetap terjaga dengan baik.
“Kita harus siap hadapi masa resesi yang panjang. Kita akan tergantung pada kekuatan ekonomi domestik, belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Dan kekuatan ekonomi domestik kita 99% adalah UMKM,” tukasnya.
Pembiayaan Koperasi dan BMT
Sementara itu Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menjelaskan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi baik syariah ataupun konvensional secara nasional khususnya di Propinsi NTB.
Bahkan tidak segan-segan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga nantinya akan disasar untuk bisa mendapatkan dukungan likuiditas dari LPDB. Terlebih saat ini BMT menjadi salah satu sektor prioritas yang ingin dikembangkan pemerintah karena terkait dengan pengembangan ekonomi syariah.
Supomo tidak memungkiri bahwa masih banyak pihak berasumsi bahwa untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB-KUMKM perlu waktul lama dan proses berbelit-belit. Hal itu terjadi akibat pengalaman masa lampau sebelum adanya reformasi birokrasi di tubuh LPDB. Namun kini Badan Layanan Umum (BLU) ini sudah bertransformasi sedemikian rupa sehingga proses pengajuan pembiayaan lebih singkat dan mudah selama aspek legal formal serta kesehatan dari koperasi terjamin.
“Dalam new LPDB saat ini disamping kita berikan bunga murah, mudah dan ramah kita juga permudah prosesnya. Namun yang bisa kita berikan pembiayaan itu adalah kepada koperasi yang tata kelolanya sehat, secara internal juga sehat,” tutur Supomo.
Tahun ini LPDB-KUMKM diberikan mandat menggulirkan dana kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia sebesar Rp1,85 triliun. Pagu ini di luar dari dana PEN untuk penambahan modal kerja baru senilai Rp1 triliun.
Supomo berharap koperasi-koperasi di NTB atau sekitarnya termasuk BMT dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga murah. Di dalam layanan LPDB terdapat skema pembiayaan konvensional dan syariah.
“Kepada koperasi syariah (Kopsyah) di NTB silahkan ajukan sebanyak – banyaknya tanpa batasan, termasuk kepada BMT mumpung jadi agenda prioritas Wapres.Tapi tetap harus penuhi aspek kesehatan yang tadi saya bilang, makanya BMT silahkan lakukan transformasi di internal dulu,” paparnya.
Untuk mempercepat penyaluran dana bergulir bagi koperasi di seluruh Indonesia, Supomo menegaskan akan aktif “jemput bola” dan secara marathon melakukan kegiatan Bimtek serupa di berbagai wilayah Indonesia. Semakin banyak koperasi yang dapat diberikan dukungan pembiayaan diyakini pemulihan ekonomi nasional akan semakin mudah dan cepat.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyambut baik kehadiran LPDB-KUMKM di wilayahnya. Dengan adanya LPDB memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi syariah.
Pemerintahan NTB komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang juga diinisiasi dari gerakan koperasi syariah. Dukungan pembiayaan dari pemerintah khususnya LPDB diharapkan bisa menjadi spirit baru bagi optimalisasi perekonomian berbasis syariah.
“Kami sambut gembira karena NTB bapak-ibu semua, terus terang kami ingin kembangkan ekonomi syariah secara inklusif sehingga jadi model nasional, kita akan kuatkan ekosistem syariah. Dengan acara ini kita merasa dibantu dalam menggali potensi ekonomi syariah di NTB yang sangat luar biasa,” ujar Zulkieflimansyah.
Di tempat sama Wali Amanat Perhimpunan BMT Indonesia, Saat Suharto Amjad, mengatakan untuk menjadikan BMT sebagai lembaga pembiayaan syariah yang kuat dibutuhkan beberapa perbaikan dari sisi internal. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu perbaikan dari sisi funding dan juga perbaikan dari sisi lending atau financing.
Perbaikan internal lainnya yang perlu dilakukan BMT yaitu transformasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Layanan BMT harus bisa dipadukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi..
MULIA GINTING