JAKARTA, jurnal9.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau sebesar 6,09 persen dari PDB.
Defisit APBN yang dialami Indonesia sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB tersebut masih lebih baik Rp82,9 triliun dari target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.
“Lebih kecil dari yang ada di dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen. Namun ini memang lebih besar dari UU awal yang didesain dalam kondisi sehat, hanya defisit 1,76 persen atau Rp307,2 triliun,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Sri Mulyani menjelaskan defisit 6,09 persen terjadi karena realisasi pendapatan negara secara keseluruhan tahun 2020 sebesar Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.
Pendapatan negara itu jauh lebih kecil dibandingkan realisasi belanja negara yang sepanjang 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Pendapatan negara, kata Sri Mulyani, mengalami kontraksi 16,7 persen (yoy) karena penerimaan pajak tumbuh minus hingga 19,7 persen (yoy) hanya sebesar Rp1.070 triliun atau 89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp212,8 triliun atau 103,5 persen dari target Rp205,7 triliun, namun masih terkontraksi 0,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni sebesar Rp213,5 triliun.
Kemudian kontraksi pendapatan negara turut disumbang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada di zona negatif 17,2 persen yakni Rp338,5 triliun atau 115,1 persen dari target Rp294,1 triliun.
Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 945,8 persen atau dari Rp5,5 triliun menjadi Rp12,3 triliun.
Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp2.589,9 triliun meningkat 12,2 persen (yoy) dari periode sama tahun lalu sebesar Rp2.309,3 triliun.
Realisasi belanja Rp2.589,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.827,4 triliun atau 92,5 persen dari target sebesar Rp1.975,2 triliun dengan rincian belanja K/L Rp1.055 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp772,3 triliun.
Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp691,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp71,1 triliun.
ARIEF RAHMAN MEDIA