Presiden Joko Widodo saat berpidato bernada marah
JAKARTA, jurnal9.com – Dalam akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah poster bergambar Presiden Jokowi, disertai tulisan ‘Jokowi: The King of Lips Service’.
Melalui akun @BEMUI_Official, organisasi kampus itu secara blak-blakan menyebut Jokowi sebagai ‘The King of Lips Service. “Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK dan rentetan janji lainnya,” tulis akun tersebut, Sabtu (26/6/2021).
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, menyebutkan unggahan itu mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai ucapannya sering mengobral janji, tapi realisasinya sering tak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.
“Itu bentuk kritis kami. Jadi itu dibuat oleh Brigade [organ taktis] di bawah BEM UI untuk mengkritik presiden. Selama ini banyak pernyataan Presiden yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya,” tegasnya di Jakarta, Ahad (27/6/2021).
Dia menyinggung perihal perkataan Jokowi soal Omnibus Law. Presiden menyampaikan kepada masyarakat yang tidak puas terhadap Omnibus Law ini agar membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kemudian ada berita lain yang merekam perkataan Menko Perekonomian Airlangga yang meminta agar majelis hakim MK mengeluarkan putusan untuk menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, agar menolak permohonan pengujian formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Ada pula pernyataan Jokowi yang berencana memperkuat KPK dengan menambah jumlah penyidik. Malah menghilangan sejumlah penyidik senior melalui tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
“Padahal Presiden telah meminta agar TWK tidak merugikan para pegawai. Tapi KPK tetap menonaktifkan 75 orang pegawai komisi antirasuah tersebut,” ungkap Leon.
“Ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan pernyataanya. Jangan hanya menyampaikan pendapat, tapi realitanya tidak sesuai,” ia menegaskan lagi.
Kemudian Jokowi saat awal-awal menjadi presiden pernah menyatakan senang sekali jika mahasiswa melakukan demo untuk mengkritik kepemimpinan dirinya sebagai kepala negara. “Buktinya saat mahasiswa berunjukrasa sering mendapat perlakuan tindakan kekerasan dari aparat,” ungkap Leon.
“Pada 1 Mei [2021] mahasiswa UI hampir 30 orang ditangkap, dipukuli, diseret oleh Polisi. Terus 3 Mei juga salah satu mahasiswa UI menjadi tersangka saat jalan pulang dari aksi,” ia menambahkan.
Kemudian soal revisi UU ITE. Presiden sebelumnya sempat mengeluarkan wacana terkait beleid itu. Tapi kenyataannya pemerintah hanya mengeluarkan pedoman undang-undang ditambah pasal baru.
Adanya unggahan BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi tersebut, pihak Rektorat Universitas Indonesia memanggil sejumlah mahasiswa pengurus BEM UI. “Pemanggilan itu terkait beredarnya poster bergambar Presiden Jokowi yang dikeluarkan BEM UI melalui akun medsos,” demikian isi surat yang dilayangkan pihak Rektorat UI kepada BEM UI.
Keputusan rapat dari pemanggilan pengurus BEM UI tersebut sampai berita ini diturunkan belum ada informasi lebih lanjut. Karena rapat tertutup yang digelar di kampus UI itu belum selesai.
Sementara itu pengamat meminta agar Istana tidak perlu terburu-buru merespons kritik BEM UI tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute Karyono Wibowo menilai Istana tidak perlu menanggapi kritik dari mahasiswa.
“Istana tidak perlu merespons, itu biasa-biasa saja justru biarkan ini menjadi dinamika di tengah masyarakat ada kritik otokritik di tengah masyarakat,” tuturnya.
Kritik yang dilayangkan BEM UI melalui Twitter, kata Karyono, tentu akan mengundang tanggapan pro-kontra. Tetapi pemerintah cukup memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang pro rakyat.
ARIEF RAHMAN MEDIA