Ilustrasi: jenazah pasien covid menunggu antrean pemakaman di TPU yang masih penuh
JAKARTA, jurnal9.com – Lonjakan jumlah kasus positif covid yang terjadi sejak Juni hingga Juli ini membuat ketidakpastian kondisi perekonomian Indonesia makin tinggi. Kemungkinan besar seluruh proyeksi terkait perekonomian bisa berubah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada diskusi virtual Cobisnis–Mikro Forum 2021 “Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi, Jumat (16/7/2021).
Dia mengakui pemerintah menargetkan kuartal II/2021 pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh indikator utama (leading indicator) perekonomian yang tinggi pada tahun sebelumnya; yaitu kuartal II/2020 lalu.
“Namun tiba-tiba di pertengahan Juni ini kita dikejutkan oleh eskalasi peningkatan kasus covid yang sangat eksponensial. Ini yang membuat kita menghitung ulang semuanya,” ungkapnya.
“Karena sampai hari ini kita masih melihat begitu tingginya ketidakpastian sehingga semua hitung-hitungan bersifat fleksibel dan dinamis sekali,” jelas Susiwijono menegaskan.
Apalagi pemerintah, kata dia, sebelumnya juga mencatat sejumlah indikator di antaranya PMI Manufaktur di level ekspansi (53,5 pada Juni 2021), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis (107,4 pada Juni 2021), dan surplus neraca perdagangan 14 bulan berturut-turut (surplus US$11,86 miliar pada Juni 2021).
Susiwijono menunjukkan indikator lainnya seperti Indeks Penjualan Ritel, konsumsi listrik, serta penjualan kendaraan bermotor. “Semuanya sebenarnya angkanya bagus. Tapi sebelum dua minggu yang lalu kita mengalami pukulan terkait dengan penambahan kasus yang tinggi sekali,” ujarnya.
Sampai pemerintah akhirnya menerapkan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa. Bahkan ada kecenderungan PPKM Darurat ini kemungkinan besar akan diperpanjang. Setelah dilakukan rapat evaluasi bersama sejumlah pemangku kebijakan, termasuk Gubernur serta Bupati/Wali Kota.
“Jadi menjelang 20 Juli akan kita evaluasi betul, kira-kira perpanjangannya sampai berapa lama, nanti akan kita putuskan bersama-sama di hari Senin,” kata Susiwijono.
Apalagi sinyal perpanjangan PPKM Darurat itu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Senin (12/7/2021). Bahkan, Sri Mulyani menyebut PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga enam pekan.
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani yang disampaikan secara virtual kepada Banggar DPR RI, Senin (12/7/2021).
Menkeu menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespon dampak negatif lonjakan kasus covid terhadap perekonomian Indonesia. Seperti klaster perlindungan sosial pada program PEN akan dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya.
Selain itu pemerintah juga akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST), mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Realokasi anggaran PEN 2021 untuk PPKM Darurat yang mencapai Rp699,43 triliun, kata Sri Mulyani, akan menaikkan untuk anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun. Anggaran kesehatan naik dari Rp172,84 triliun menjadi Rp193,93 triliun, serta realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp193,74 triliun menjadi Rp171,77 triliun.
Selain itu juga akan menaikkan insentif usaha dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun. Realokasi program prioritas dari Rp127,85 triliun menjadi Rp117,04 triliun.
Ketidakpastian
Sementara itu Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Media Wahyudi Askar mengatakan berdasarkan skenario terburuk atau worst scenario, jika pemerintah gagal menangani lonjakan kasus covid sekarang ini, diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3,1 persen pada 2021.
“Ini yang tidak kita inginkan. Saya lihat PPKM darurat gagal. Padahal sudah berkorban sangat banyak. Dan jika lonjakan jumlah kasus ini terus meningkat sampai September, lalu penyaluran vaksin juga gagal, maka aktivitas ekonomi kita akan terus melemah dan pengangguran terus bertambah,” ungkapnya.
Jika berdasarkan pada good scenario; PPKM darurat berjalan efektif selama 2 minggu ini, jumlah kasus covid menurun, dan vaksinasi meningkat tajam, maka ekonomi bisa kembali pulih pada September 2021.
Tetapi jika berdasarkan base scenario, PPKM darurat yang berlangsung selama 1 bulan, angka kasus covid menurun, dan tidak ada progres mengatasi gelombang ketiga, maka pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.
“Dengan kondisi sekarang ini, dampaknya, pelaku usaha masih akan menghadapi ketidakpastian. Karena angka kasus covid yang tinggi. Sisi penawaran dan permintaan masih akan mengalami tekanan,” tegasnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA
