Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kadisnaskop Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi pada acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan KUMKM di Malang.
MALANG, jurnal9.com – SesmenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Saya bersyukur bisa berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan pada 2021 yang akan kita kerjakan pada 2022,” kata SesmenkopUKM Arif Rahman Hakim, pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021).
Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Johansyah, Kadinas koperasi dan UKM Jatim, Mas Purnomo Hadi, Perwakilan Himbara, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim, Para Kabid Koperasi dan UKM Jatim, Para Kadinas atau perwakilan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jatim, perwakilan dari pelaku dan asosiasi UMKM di Jatim.
SesmenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.
“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif. Sehingga ada kenaikan target pada 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif Rahman Hakim.
Arif Rahman Hakim memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.
Rasio wirausaha pada 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen pada 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 pada 2021 dan 150 pada 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.
“Hal ini mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB.
Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelasnya.
Alokasikan APBD
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM.
“Misalnya peningkatan kapasitas SDM, kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,” kata Khofifah yang juga mantan Mensos itu.
Gubernur Jatim juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa proses perizinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini. “Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT agar bisa diakses UMKM,’ katanya.
Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perizinan lain seperti sertifikat halal, POM harus seiring dengan akses permodalan.
“Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan” pinta Gubernur Khofifah.
Gubenur Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. “Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung,” imbuh Gubernur
Potensi KUMKM Jatim
Sebelumnya Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi mengatakan rapat koordinasi ini diperlukan agar dinas koperasi dan UMKM di kabupaten/kota agar bisa mensinergikan dengan program di Kementerian.
“Saya melaporkan kepada Bapak SesmenkopUKM, bahwa semangat dinas koperasi dan UKM di Jawa Timur ini luar biasa. Insha Allah semua 38 Kabupaten/kota hadir semua di sini. Ini menunjukkan hubungan emosional dengan koperasi dan UMKM tidak terhalang corona. Kami juga menggunakan rakor secara virtual buat teman-teman di daerah yang tidak mungkin kami undang semua. Jawa Timur ini memiliki 9,7 juta pelaku UMKM sedangkan jumlah koperasinya sebanyak 22.586 ,”kata Mas Purnomo Hadi.
Menurut KadinaskopUKM Jawa Timur, jumlah pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 22.586 koperasi dan 9,78 juta UMKM itu menjadi backbound atau tulang punggung perekonomian Jatim.”Hal itu karena sumbangsih KUMKM Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 57,25 persen, atau tumbuh 5 persen dibanding 2018, persentase yang cukup tinggi yang merupakan perhitungan kami dengan BPS,” jelas Mas Purnomo Hadi.
Bahkan Menurut KadiskopUKM Jatim ini, meski ditengah pandemi, KUMKM di Jawa Timur masih berkibar dibanding perusahaan lain dan tidak pernah mem PHK karyawan. “Malah si tahun 2020, kami meresmikan 87 cabang koperasi, jika satu koperasi punya karyawan 5-10 maka sudah berapa tenaga kerja terserap,” kata Mas Purnomo Hadi.
Jumlah koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun terhitung tinggi yaitu sebesar 55,78 persen, atau naik 10 persen dibanding 2019.
ARIEF RAHMAN MEDIA