JAKARTA, jurnal9.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin minta kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, agar biaya haji harus dihitung secara benar dan jangan sampai mengganggu rencana keberangkatan calon jemaah haji berikutnya.
Karena itu Wapres berharap menteri agama yang baru dapat memperbaiki pengelolaan dana haji hingga pemberian subsidi itu dapat dipangkas secara bertahap.
“Subsidi haji ini terlalu besar, bayar Rp35 juta kisarannya. Tapi ongkos hajinya Rp70-an juta, (subsidinya) hampir setengahnya, khan ini tidak benar,” ungkap Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Dia minta ke depan ibadah haji itu untuk orang yang mampu. Bukan mereka bisa berhaji karena disubsidi negara. “Disubsidi oke, tapi jangan sampai mengganggu sistem tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” ucap Wakil Presiden yang disampaikan Masduki Baidlowi,
Ma’ruf juga berpesan agar persoalan dana haji tidak menjadi seperti skema ponzi atau berpotensi investasi bodong.
“Jangan sampai mau berangkat [haji] duluan dengan cari dana dari yang lain, tapi yang belakangan jadi korban. Dalam konteks negara, ini duit APBN yang dipakai (untuk subsidi),” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta DPR dan pemerintah untuk menerapkan peraturan mengenai subsidi biaya ibadah haji yang lebih rasional.
“Saat ini subsidi yang diberikan pemerintah hampir 49 persen. Kami ingin ke depannya subsidi dikurangi. Beban dana haji ini sedikit terbantu dengan alasan agar lebih adil pada jemaah lainnya,” kata anggota Dewan Pengawas BPKH Muhammad Akhyar Adnan .
Ia mencontohkan biaya haji tahun 2020 lalu, pemerintah menetapkan Rp35,2 juta. Dengan besaran biaya tersebut, BPKH harus mengeluarkan subsidi hampir Rp7 triliun. Karena biaya haji secara riil mencapai Rp69,1 juta per orang.
Perbandingan biaya umrah yang hanya 10 hari membutuhkan biaya sekitar Rp30 juta. Padahal pelaksanaan ibadah haji yang lebih lama sampai 40 hari hanya dikenai biaya Rp 35,2 juta. Dan itu pun masih ada pengembalian uang ‘living cost’ sebesar Rp5 juta.
Menurut dia, dari pengelolaan dana haji 2019 yang mencapai Rp7 triliun, hampir semuanya digunakan untuk mensubsidi keberangkatan 200 ribu calon jemaah haji. “Mestinya dana ini memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi empat juta calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu.”
RAFIKI ANUGERAHA M
