Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM, Rully Indrawan didampingi Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI sedang berdialog dengan para pemilik Warung Kelontong, Zaenab, Trisnowati dan Dedi Ahcyadi.
JAKARTA, jurnal9.com – Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar Kementerian dan Lembaga (K/L) mempercepat realisasi dan pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun.
Prof Rully Indrawan, Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM menyampaikan permintaan presiden itu agar bergerak lebih cepat mengatasi kesulitan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi corona.
Pemerintah melakukan langkah penyelamatan UMKM melalui program PEN dengan dukungan anggaran dana APBN sebesar Rp 123,46 triliun. “Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR segera melakukan klaim ke pemerintah,” kata Rully.
Pasalnya jika tidak ada klaim yang diajukan, tegas Sesmenkop, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.
Sesmenkop menjelaskan hingga saat ini ada empat bank yang mengajukan klaim atas dana talangan dalam program PEN untuk sektor UMKM. Keempat bank tersebut, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank BPD Kaltimtara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, selama pandemi covid-19, Bank BRI melakukan tiga langkah strategis. Pertama melakukan langkah penyelamatan pelaku UMKM dengan implementasi program PEN, dan kedua menyalurkan kredit UMKM.
“Selama lima bulan pandemi, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 56 triliun, dari target sebesar Rp120 triliun. Kami optimis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun,” ucap Supari.
Ketika aktifitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru. “Kita akan mengimplementasikan kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang nafas usaha UMKM,” kata Supari
Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya untuk akselerasi recoveri usaha milik UMKM. “Bank BRI akan terus mendampingi dan memberdayakan UMKM. Bahkan, ketika nasabah melakukan perubahan usaha dari offline ke online dengan tujuan efisiensi,” tegas Supari.
Supari meyakini, langkah BRI ke depan akan lebih cepat lagi dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN. “Selama Mei-Juni 2020 kita sudah menyelamatkan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp110 triliun,” ungkap Supari.
Dampak pandemi Covid-19 begitu dahsyat menerpa hampir seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Seperti dialami Zaenab, pemilik warung klontong ini. “Salama pandemi corona, pendapatan warung kelontong milik saya drop hingga 90 persen. Untungnya, pemerintah segera meyelamatkan kami dengan program PEN. Sehingga adanya PEN amat meringankan beban kami mendapatkan subsidi bunga cicilan”, ungkap Zaenab, yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI.
Zaenab di hadapan Sekretaris KemenkopUKM Rully Indrawan dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari, kepada wartawan, mengaku lewat program PEN, cicilan KUR yang diperolehnya pada 31 Juli 2019 sebesar Rp 2,485 juta perbulan, mendapat penundaan angsuran selama enam bulan ke depan.
“Saya juga mendapat subsidi tambahan sebesar Rp 2,1 juta. Jadi, angsuran perbulan yang harus saya bayar hanya Rp 300 ribuan saja,” cerita Zaenab.
Hal serupa dialami Dedi Achyadi, pelaku usaha warung kelontong di pasar tradisional yang juga mengalami penurunan omzet secara drastis selama pandemi corona. “Saya nyaris bangkrut,” keluh Dedi.
Apalagi, Dedi memiliki kewajiban membayar cicilan KUR yang didapat dari BRI sebesar Rp 50 juta. “Cicilan saya per bulan sebesar Rp 2,9 juta. Dengan adanya program PEN, saya hanya mencicil angsuran pokok sebesar Rp134 ribu,” kata Dedi.
Begitu pun Trisnowati, pelaku usaha penjualan alat-alat memasak juga terdampak pandemi corona. “Dalam kondisi normal, saya biasa menjual paling sedikit lima unit alat masak. Undangan demo masak pun datang setiap hari. Tapi, selama pandemi, semuanya hilang,” keluh Trisnowati.
Padahal, Trisnowati memiliki tanggungan KUR yang sudah diperolehnya sebesar Rp 500 juta. Dengan cicilan sekitar Rp13 jutaan per bulan, tentu bukan beban yang ringan bagi Trisnowati.
“Alhamdulillah, dengan kebijakan PEN dari pemerintah, saya mendapat penangguhan untuk pembayaran angsuran pokok,” kata dia.
Trisnowati hanya diwajibkan mengangsur sebesar Rp1,68 juta per bulan. Dan kini, setelah mendapat tambahan subsidi bunga dari pemerintah, Trisnowati hanya wajib membayar sebesar Rp 300 ribuan saja.
“Alhamdulillah, dari uang yang ada, semestinya untuk membayar cicilan KUR, bisa saya putar kembali untuk usaha. Kini, saya beralih ke penjualan online. Meski belum sebagus waktu saat normal, namun penjualan secara online yang saya lakukan, mulai terlihat hasilnya,” ujar Trisnowati.
MULIA GINTING