JAKARTA, jurnal9.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sebulan saja pada Agustus 2021, menambah utang baru sebesar Rp 55,26 triliun. Jika ditotal, utang pemerintah per Agustus 2021 naik lagi menjadi Rp 6.625,43 triliun. Utang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun.
Demikian dikutip dari laman APBN KiTa Setember 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Rabu (29/9/2021).
Utang pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mengalami kenaikan, baik pada pemerintahan periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya sekarang ini.
Selain utang pemerintah mengalami kenaikan, seperti disebut Kementerian Keuangan, juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB).
Demikian pula rasio utang pemerintah terhadap PDB pada Juli 2021 telah tercatat sebesar 40,51 persen. Sedangkan pada Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.
Dari total utang sebanyak Rp 6.625,43 triliun tersebut, porsi utang pemerintah terbesar disumbang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.792,39 triliun.
SBN ini terdiri dari surat utang domestik; yakni Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 3.693,18 triliun disusul Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk sebesar Rp 824,53 triliun.
Selain itu pemerintah juga menerbitkan SBN dalam bentuk valas terdiri dari SUN valuta asing atau valas sebesar Rp 989,27 triliun dan SBSN valas sebesar Rp 285,40 triliun.
Selain penerbitan surat utang, pemerintah juga menarik pinjaman sebesar Rp 833,04 triliun. Jadi rinciannya, pinjaman luar negeri sebesar Rp 820,4 triliun dan sisanya pinjaman dalam dalam negeri Rp 12,64 triliun.
Pinjaman luar negeri yang ditarik pemerintah berasal dari pinjaman bilateral Rp 308,96 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 468,67 triliun, dan sisanya dari pinjaman commercial banks sebesar Rp 42,78 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
“Utang adalah instrumen. Bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi,” tutut Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dilansir Antara.
Karena itu Menkeu meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat selama ini lingkungan politik dan persepsi masyarakat cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman atau utang.
“Ini merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut,” lanjut Sri Mulyani.
Menkeu juga meminta jajarannya agar bisa menjelaskan efektivitas dari pinjaman tersebut kepada publi, karena menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan negara kepada masyarakat.
“Tunjukkan dengan bukti bahwa pemerintah mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna,” ungkapnya.
Namun terus membengkaknya utang pemrintah itu dikritik oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Dia menganggap rasio utang pada Agustus 2021 yang makin membengkak itu sudah memprihatinkan.
“Posisi utang tersebut sudah lampu merah. Bukan tak mungkin, rasio utang pada PDB bulan berikutnya bisa meningkat lagi. Bahkan, kekhawatirannya bisa naik hingga lebih dari batas 60 persen PDB,” ungkap Bhima.
Bhima mengingatkan kondisi saat ini pemerintah yang terus menambah utangnya untuk penanganan pandemi dan menambal defisit anggaran, bisa-bisa rasio utang bisa melebar ke 70 persen PDB hingga 80 persen PDB dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
ARIEF RAHMAN MEDIA
