JAKARTA, jurnal9.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap pemerintah memastikan keamanan vaksin dengan sangat teliti sebelum dilakukan vaksinasi pada warga.
Menurut IDI ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin yang akan digunakan, yaitu vaksin yang sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil melalui uji klinik fase tiga yang sudah dipublikasikan.
Namun PB IDI mengharapkan persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin yang akan digunakan, serta persiapan terkait pelaksanaannya. “Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dengan tergesa-gesa,” kata Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih yang menandatangani surat ditujukan pada Menteri Kesehatan tersebut.
PB IDI sendiri telah mengirim surat kepada Menteri Kesehatan di Jakarta, Kamis (22/10), yang menyatakan mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin covid-19 serta memprioritaskan tenaga medis untuk divaksinasi sesuai ketentuan yang ada.
Dia menjelaskan saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan vaksinasi pada 9.000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.
“Kita bisa melihat unsur kehati-hatian yang dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase tiga. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” kata Daeng.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri sudah memperkenankan pembuatan dan penyediaan vaksin yang dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 selama pandemi. Izin tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI.
Dalam menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. “Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” jelas PB IDI.
Selain itu IDI menilai perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
“Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi,” kata PB IDI.
“Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata Daeng.
ARIEF RAHMAN MEDIA
