Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo
Bangkok Post memuat berita bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021 ini
JAKARTA, jurnal9.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan rencana impor beras 1 juta ton itu baru wacana. Belum ada realisasi untuk kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat kerja dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di parlemen Jakarta, Kamis (18/3/2021).
“Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru wacana. Saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti mengenai itu,” ujar Syahrul.
Mendengar pernyataan Mentan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta klarifikasi mengenai kebenaran berita di Bangkok Post yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021 ini.
“Saya dengar akhir bulan ini akan melakukan MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand,” kata Ketua Komisi IV itu mendesak Mentan yang dimintai klarifikasi masalah tersebut.
“Apakah Pak Syahrul didesak menyetujui atau menolak mengenai kebijakan impor beras yang akan diimpor dari Thailand itu?,” lanjut Sudin menanyakan kepada Mentan.
Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tidak mengetahui soal adanya MoU yang dilakukan pihak ketiga dengan mengatasnamakan pemerintah Indonesia untuk impor beras dari Thailand itu.
“Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor beras yang kabarnya dari Thaland itu. Sebab penugasan impor beras bukan wewenang Kementan,” ungkap Menteri Pertanian itu.
Dia menyatakan bahwa pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras yang dikabarkan dibeli dari Thailand sebanyak 1 juta ton.
“Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf,” tegas Syahrul kepada anggota dewan.
Kementan, tegas Syahrul, hanya memastikan bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan guna untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.
“Upaya penyerapan gabah, saya dahulukan. Karena upaya ini yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya [impor beras], sekiranya itu dibutuhkan. Tetapi tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya,” cetus Menteri Pertanian ini.
“Kementan hanya bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga sepanjang tahun ini. Khususnya persedian menjelang bulan puasa dan Lebaran. Termasuk beras,” kata Syahrul.
Lalu Mentan juga menjelaskan berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton. Ini didorong adanya hasil panen raya sepanjang Maret-April.
“Kebutuhan beras nasional diproyeksikan mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton,” tegas Syahrul.
Setelah anggota dewan mendengar paparan Mentan Syahrul, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan menolak rencana pemerintah untuk impor beras dari Thailand sebanyak 1 juta ton tersebut. “Apalagi sekarang ini saat panen raya, sudah pasti stok beras dalam negeri melimpah,” tegasnya.
“Pak Syahrul bahkan sudah memaparkan bahwa neraca beras hingga akhir Mei 2021 mengalami surplus sebesar 12,56 juta ton. Sehingga Komisi IV DPR RI tetap menolak rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Apalagi sekarang saat panen raya, sudah pasti stok beras dalam negeri melimpah,” kata Sudin.
Kelompok Tani menolak
Sementara itu Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidomulyo di Sleman, Jumeni meminta pemerintah mempertimbangkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton yang dibeli dari Thailand.
“Pemerintah seharusnya membeli beras dari petani yang saat ini sedang panen raya. Bukan beli dari Thailand. Harapan dari Gapoktan ya pemerintah kalau bisa jangan impor beras,” ujar Jumeni saat ditemui awak media.
Jumeni menyampaikan, bulan-bulan ini petani sedang menghadapi masa panen raya padi Sehingga produksi padi melimpah. “Jangan impor, karena kita kan produksi beras melimpah. Kalau bisa justru pemerintah membeli beras dari petani, jadi bisa membantu petani,” tegasnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA