JAKARTA, jurnal9.com – Sektor pangan merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Tidak saja di darat, di laut lebih luas lagi potensi yang belum tergarap. Baik itu dari sisi pariwisata baharinya, sumber daya pangan perikanannya, hingga kekayaan budaya dan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Rakorbid Pariwisata Tingkat Nasional bertema Peningkatan Kapasitas UKM sebagai Pelaku Eduwisata Agro di Destinasi Pariwisata, secara daring, Rabu (7/4).
“Karenanya, kami akan bersinergi untuk mengembangkan Eduwisata Agro-Maritim. Ini sejalan dengan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, yakni mengembangkan sektor produktif (pertanian, peternakan, dan perikanan) yang menjadi basis gerakan ekonomi rakyat,” jelasnya..
MenkopUKM mengakui, pengembangan tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi, yakni melalui korporatisasi pertanian dan perikanan berbasis koperasi.
Menurut Teten, setidaknya ada empat agenda pokok yang terus dijalankan pemerintah untuk memastikan struktur ekonomi nasional semakin berkeadilan. Pertama, membuka akses UMKM terhadap lahan.
“Ini dilakukan melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar dan juga program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kami di KemenkopUKM mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi para penerima Perhutanan Sosial,” ujarnya.
Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan. “Alhamdulillah, baru saja Presiden memberikan arahan kepada kami untuk meningkatkan porsi kredit perbankan dari selama ini 20% menjadi 30% pada 2024,” kata Teten.
Begitu juga KUR tanpa agunan yang selama ini hanya sampai Rp50 juta kini sampai Rp100 juta, serta plafon maksimum yang sebelumnya Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. “Peluang ini harus dinikmati UMKM untuk naik kelas,” tegasnya.
Ketiga, lanjut MenkopUKM, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. “Ini tengah kami perkuat dengan membangun kemitraan UMKM ke dalam rantai nilai BUMN dan industri,”
Hal itu penting agar tumbuhnya industri dan BUMN sejalan dengan tumbuhnya UMKM. “Dengan begitu, setiap peningkatan ekspor produk kita langsung dirasakan manfaat ekonominya oleh UMKM kita,” ulas Teten.
Ia mencontohkan Jepang, dimana mereka menetapkan industri otomotif dan elektronik sebagai prioritas. Sehingga, UMKM-nya diberikan akses untuk menyiapkan sparepart maupun komponen pendukung bagi industri tersebut.
Keempat, lanjut Teten, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar. UU Cipta Kerja telah memberi alokasi 40% dari belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM. “Ini sangat diperlukan, terlebih di tengah kelesuan pasar akibat pandemi Covid-19,”
“Semua ini ditujukan untuk menaikkelaskan UMKM kita. Termasuk mendukung pengembangan UMKM yang bergerak pada Eduwisata Agro-Maritim,” ia menambahkan.
ARIEF RAHMAN MEDIA
