Kenaikan biaya perjalanan umrah ini karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi
JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Agama menyebutkan bahwa biaya perjalanan ibadah umrah untuk tahun 1442H/2021 akan mengalami kenaikan. Kenaikan biaya perjalanan umrah itu karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kemenag, Arfi Hatim, belum menyebutkan berapa besar biaya kenaikan tersebut. Namun ia meminta, agar PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) mulai menyusun rencana keberangkatan jamaah umrah yang tertunda.
“Rencana tersebut tidak perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Karena kepastian keberangkatan masih harus menunggu kebijakan Saudi,” ujarnya saat memimpin Diskusi Virtual tentang ‘Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 1442 H/2021’ pada Jumat (24/7), dikutip dari laman Kemenag.
“Hasil pemantauan di lapangan, saat ini ada beberapa PPIU yang sudah menawarkan tanggal keberangkatan dan mencantumkan harga paket umrah. Itu sebaiknya tidak dilakukan dulu. Kita masih menunggu kebijakan Saudi kapan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrahnya,” tegas Arfi.
Menurut Ketua Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia), Joko Asmoro, perlu didukung kebijakan Kemenag yang meminta PPIU mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah, dengan tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan umrahnya sebelum ada kejelasan informasi dari Saudi.
“Apapun kebijakan Kemenag terkait penyelenggaraan ibadah umrah 1442H/2021 akan kami dukung dan disosialisasikan kepada PPIU yang tergabung dalam anggota kami,” tutur Joko.
Terkait tiket jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya Februari lalu, dalam pertemuan ini peserta rapat sepakat meminta Garuda dan Saudia agar tidak mempersulit proses refund maupun penjadwalan ulang. Sebab untuk kepastian keberangkatan kembali, tetap menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
“Kami hanya mempersiapkan jadwal keberangkatan. Namun kepastian penerbangan masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi,” kata GSA Saudia Airlines Andi Bermawi.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442H/2021. Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah tersebut.
“Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Pemerintah Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya musim haji 1441H/2021,” jelas Arfi Hatim.
“Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah umrah 1442H/2021. Namun, kami merasa perlu siapkan mitigasi terkait potensi permasalahan dan persiapan penyelenggaraan umrah,” kata Arfi.
Dalam rapat ini menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jamaah umrah yang tertunda pada Februai 2020 lalu. Sejak Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara akses masuk ke negaranya guna menghindari meluasnya penyebaran virus corona.
Prioritas ini dipersiapkan jika Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Kesepakatan untuk memprioritaskan jamaah yang tertunda.
ARIEF RAHMAN MEDIA