Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Presiden Jokowi
JAKARTA, jurnal9.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga sebagai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu telah mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda sampai 1-2 tahun. Berarti dengan ditundanya Pemilu 2024 akan berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan Presiden.
Kini giliran Partai Golkar yang juga menyatakan pendapat mengenai penundaan Pemilu 2024 yang secara otomatis akan memperpanjang masa jabatan presiden.
Apalagi, menurut Partai Golkar, wacana ini mendapat respon masyarakat untuk mendukung ditundanya Pemilu 2024 tersebut.
“Jika Pemilu dilaksanakan pada 2024 maka situasi ekonomi Indonesia akan terganggu karena diperkirakan defisit ekonomi semakin dalam,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Dia mengatakan ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal karena pengaruh pandemi covid-19 yang membuat defisit anggaran masih tinggi. “[Diharapkan] mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Artinya, defisit anggaran negara [diupayakan] kembali ke aturan UU keuangan Negara, yaitu berada di bawah tiga persen,” tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar ini mengaitkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut sangat berpengaruh pada situasi ekonomi Indonesia yang masih mengalami defisit anggaran (APBN).
“Selama pandemi sekarang ini, pembiayaan negara banyak dibiayai dari utang, Misalnya pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun. Kemudian pada 2022, utang sedikit berkurang menjadi Rp600 trilun karena ekonomi sudah mulai membaik, dan pada 2023 nanti sudah tidak boleh hutang lagi,” ungkap Mekeng.
Kalau sudah tidak boleh utang lagi, lanjut dia, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan Negara, sehingga penerimaan pajak, investasi dan produk domestik bruto (PDB) harus meningkat..
“Jadi selama pandemi saja, pembiayaan negara lebih banyak dibiayai dari utang, apalagi pada 2024 nanti ada Pemilu yang biayanya cukup besar mencapai Rp100 triliun. Ini harus dibiayai negara, nah.. pemerintah dari mana untuk mendapatkan dana Pemilu itu? sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang karena pandemi,” tegas Mekeng memberi alasan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Dia menilai, saat pelaksanaan Pemilu, investasi hampir tidak ada karena pengusaha dalam posisi wait and see (melihat dan menunggu) hasil Pemilu selesai.
Ketika kondisi penerimaan negara kurang, lanjut Mekeng, utang tidak boleh bertambah lagi, apalagi negara dituntut harus bisa mengurangi angka kemiskinan. “Ini betul-betul kondisi yang sulit, di satu sisi pemerintah harus mengurangi utangnya, tapi berbagai bantuan seperti Bantuan Sosial (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh langsung berhenti,” ujarnya.
“Karena berbagai bantuan tersebut untuk menjaga masyarakat tidak jatuh miskin. Selain itu untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap jalan,” kata Mekeng menegaskan lagi.
Namun ia menegaskan mengenai penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut harus mendapat dukungan semua partai, karena pertimbangan situasi ekonomi Indonesia yang masih mengalami defisit anggaran (APBN).
ARIEF RAHMAN MEDIA
