JAKARTA, jurnal9.com – Surat kabar terkemuka South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong, dalam berita utamanya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai ‘Little Soeharto’ (Soeharto Kecil) dalam pemerintahannya kali ini telah membagikan beberapa jabatan kepada para pendukungnya.
Semasa Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, presiden pada orde baru ini sering dianggap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) oleh media asing. Kini pemerintahan Jokowi juga disoroti media asing sebagai ‘Little Soeharto’, karena sejak awal pemerintahanya Jokowi banyak menunjuk orang dekatnya yang ikut membantu dalam pemilihan presiden 2019 lalu.
Dalam pemberitaan itu disebut beberapa orang yang diberi jabatan karena kedekatannya, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, serta beberapa jabatan strategis di perusahaan BUMN.
Seperti nama Kristia Budyarto dikenal sebagai influencer dengan hampir 100.000 pengikut di Twitter juga diberi jabatan sebagai Komisaris Independen Pelni. Bahkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman ditunjuk menjadi Komisaris Waskita Karya.
“Secara keseluruhan, setidaknya 17 pendukung Jokowi, yang sebagian besar merupakan bagian dari tim resmi kampanye Presiden tahun lalu telah dilantik pada tahun lalu,” tulis South China Morning Post itu pada Rabu (18/11).
Dari ratusan BUMN, gaji para komisaris juga cukup besar antara Rp80 juta hingga hampir Rp3 miliar per bulan. Padahal jabatan komisaris tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kebijakan.
Sementara itu pengamat politik, Karyono Wibowo yang menjabat Direktur Indonesian Public Institute, menilai pemberitaan media asing yang menyebut Jokowi sebagai ‘little soeharto’ cenderung bersifat kontradiktif.
Karyono yang juga dianggap simpatisan ini membelanya dengan menilai Presiden Jokowi cenderung kompromis dan seorang yang moderat, bukan otoriter dalam menjalankan pemerintahannya.
Dia bahkan menyebut posisi Jokowi sebagai kepala pemerintahan cukup lemah karena lebih terbuka menanggapi berbagai gejolak dalam negeri.
“Padahal Presiden seharusnya bisa mengambil sikap tegas dalam pemerintahannya, tapi Jokowi tidak demikian. Negara menurut saya lemah. bukan otoriter,” ujarnya.
Bahkan Karyono menilai pada masa pemerintahan Soeharto, seorang tokoh yang kritis bisa ditahan.
Sementara itu Fadli Zon tidak sependapat dengan pandangan Karyono. “Kata siapa pada pemerintahan Jokowi ini orang yang menyuarakan untuk mengkritik pemerintah tidak ditahan? Kasus terbaru yang menimpa 8 aktivis KAMI, seperti Jumhur Hidayat, Juliana, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri, Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Kingkin ditangkap tim siber Bareskrim,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
ARIEF RAHMAN MEDIA
