Empat menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
JAKARTA, jurnal9.com – Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (5/4/2024) mengundang empat menteri, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini untuk memberikan penjelasan terkait bantuan sosial (bansos).
Sebab masalah bansos ini menjadi dalil pemohon no urut 1 paslon Anies-Muhaimin dan no urut 3 paslon Ganjar-Mahfud dalam gugatannya menuding pemerintah telah menggunakan bansos untuk tujuan memenangkan paslon Prabowo-Gibran.
Hakim MK, Saldi Isra memberikan pertanyaan kepada empat menteri itu, sambil menunjukkan gambar peta atau daerah-daerah yang pernah dikunjungi Presiden Jokowi saat membagikan bansos.
“Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan presiden. Karena dua permohonan ini, lebih banyak ke presiden, karena dalilnya bertumpu di sini,” kata Saldi menanyakan ke empat menteri tersebut.
“Jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain?,”.
Hakim Saldi meminta penjelasan terkait hal itu kepada empat Menteri yang berkaitan langsung dengan bansos.
“Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira alokasi dana yang dibawa kunjungan presiden itu, mana saja Pak menko dan Ibu Menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon [Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud],” kata Saldi.
Kemudian hakim MK, Daniel Yusmic Foekh juga bertanya kepada empat menteri itu, apakah dalam rapat internal menteri dengan presiden, pernah membahas 24 daerah yang dikunjungi presiden itu.
“Ini kemarin yang ditanyakan paslon no 1 [Anies-Muhaimin] mengenai kunjungan presiden ke 24 daerah itu untuk membagikan bansos,” kata hakim MK Daniel.
“Pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos atau parlinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos dan Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena dalam fakta-fakta persidangan, para pemohon 01 atau 03 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bansos yang disampaikan presiden,” tanyanya.
Dia juga menanyakan ke ibu Risma yang jarang terlihat membagikan bansos. “Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR, kemudian ibu tidak nampak dalam pembagian bansos,” ucap hakim MK, Daniel.
Setelah mendengar pertanyaan dari hakim MK itu, Menteri keuangan Sri Mulayani menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan dan perancangan APBN, termasuk bansos sudah dimulai jauh sebelum adanya penetapan calon presiden-wakil presiden.
Dan alokasi anggaran Perlindngan Sosial (Perlinsos) ditetapkan sebesar Rp496,8 triliun untuk tahun 2024 ini.
“Anggaran ini terdiri dari Rp75,6 triliun yang ditempatkan pada Kemensos untuk disalurkan melalui program bansos: yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan program bansos lainnya,” jelas Menkeu.
Kemudian anggaran Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya, kata Sri Mulyani, dikelola beberapa kementerian dan Lembaga: Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP,KIP dan beasiswa afirmasi, Kemenkes melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kemenaker melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).
“Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 karena adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran,” jelas Sri Mulyani.
“Berdasarkan uraian di atas dan seterusnya….dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlinsos dan bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Menkeu.
Dan Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. “Pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya,” tegas Sri Mulyani.
Kemudian Sri Mulyani menjelaskan kenapa pemerintahan Presiden Joko Widodo masih melanjutkan pemberian bantuan pangan di tahun 2024?
“Hal itu diputuskan berasarkan rapat evaluasi atas program bantuan pangan yang digelar pada 6 November 2023. Dalam rapat, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program bantuan pangan periode September-November 2023. Kita melihat El Nino masih jalan. Di November, bantuan pangan ditambahkan sampai Desember,” papar Sri Mulyani memberi mengenai alasan pemerintah melanjutkan pemberian soal bantuan pangan tersebut.
“Dan karena dari BMKG dan BRIN menyampaikan El Nino masih maju meluncur terus sampai 2024, maka pemerintah menambahkan bantuan pangan sampai 2024. Sampai 6 bulan,” ungkap Menkeu.
Pada 2023, lanjut Menkeu, Bapanas memiliki Anggaran Rp10,2 triliun. Dari Anggaran tersebut disalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog pada September, Oktober dan November 2023. Bantuan itu berupa beras 10 kg kepada masing-masing PKM.
“Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan Bapanas diperlukan review BPKP untuk jamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan,” tegas Sri Mulyani.
Ketika ditanya hakim MK, soal dana bansos, apakah bisa cair pada awal tahun, Dalam sidang sengketa Pilpres, pemohon 01 dan 03 menaruh kecurigaan, karena pada awal tahun ini terkait politik jelang Pilpres,
Kemudian Sri Mulyani ditanya asal dana bansos yang bisa cair di awal tahun, “Bu Enny tadi tanya dana bansos awal tahun uangnya dari mana?,” kata Menkeu mengkonfirmasi pertanyaan hakim MK itu.
Sri Mulayani menjelaskan bahwa dana bansos berasal dari APBN 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, dan Perpres 76/2023. “Aturan itu sudah terbit aturan Prpresnya pada November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai Perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik dari presiden kepada Menteri dan kepala daerah, dilakukan pada 29 November 2023,” kata Sri Mulyani.
Begitu pun program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kalau itu dilakukan transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme APBN.
Usai empat menteri itu memberikan keterangan, Tim Hukum paslon Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea menjelaskan kalau keterangan empat menteri ini mampu mematahkan dalil Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
“Tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar, sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran,” sebut Hotman di sela sidang sengketa Pilpres 2024.
“Dan ternyata anggaran bansos tidak naik. Ibu Risma (Menteri Sosial) tadi mengatakan justru bansos tidak naik di 2023-2024,” kata Hotman menambahkan.
Bahkan Hotman mendengar paparan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kalau Anggaran perlinsos yang dikeluarkan pemerintah justru banyak disalurkan untuk subsidi BBM. Bukan untuk bansos. “Seperti tudingan 01 dan 03 menyebut dana bansos digunakan pemerintah untuk mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dari mana buktinya? Lu pepesan kosong yang diomongin,” ungkap Hotman.
Selain itu, Hotman menyebut dalil pemohon 01 dan 03 soal kecurangan melalui kepala daerah, data anomali pada sistem informasi rekapitulasi (sirekap), lalu soal pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri tidak dapat dibuktikan.
“Makanya saya bilang sudahlah kuasa hukum 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud pulang saja, pepesan kosong mulu lu omongin. Sudah banyak yang tidak terbukti,” ungkap Hotman yang didampingi Otto Hasibuan dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Otto Hasibuan menambahkan apa yang dipaparkan Menkeu Sri Mulayani tadi, tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Bahkan sudah diputuskan sebelum Prabowo-Gibran mencalonkan capres-cawapres.
“Kita bisa melihat hakim MK memberi pertanyaan yang sangat tajam. Sehingga menteri-menteri itu akan menceritakan yang sebenarnya,” kata Otto.
“Mendengar penjelasan dari empat menteri itu akan bisa memperjelas bahwa tuduhan paslon 01 dan paslon 03 tidak terbukti,” tegas Otto.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA