Prof Dr KH Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
JAKARTA, jurnal9.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak pada 9 Desember mendatang masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Banyak pihak mendesak agar pelaksanaan Pilkada ditunda karena berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19 yang membahayakan masyarakat.
Namun pemerintah tetap memutuskan akan menggelar Pilkada tahun ini. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo yang menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satupun negara tahu kapan pandemi covid-19 akan berakhir.
Karena itu, tegas Presiden, penyelenggaraan Pilkada tetap akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis.
Putusan pemerintah juga merujuk pada kondisi sejumlah negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang tetap menggelar Pemilihan Umum pada masa pandemi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr KH Haedar Nashir juga mendesak agar pelaksanaan Pilkada ditunda dulu dengan alasan agar tak menimbulkan klaster baru Covid-19.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau kembali, jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa,” tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9).
“Pemerintah mau memprioritaskan kesehatan, tapi ngotot akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti.”
Muhammadiyah meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda sampai keadaan membaik dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang harus diutamakan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi membentuk klaster penularan covid-19.
Fadli Zon, Anggota DPR RI dari Fraksi Grindra
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah untuk menunda Pilkada 2020, karena ini pilihan terbaik di tengah pandemi yang belum mereda.
“Menunda Pilkada adalah pilihan terbaik bagi keselamatan bersama. Jangan sampai kontradiksi kata dan perbuatan. Maunya prioritaskan kesehatan eh ngotot lakukan Pilkada. Memang pelajaran “logika” sdh lama tak diajarkan. Mungkin bisa masuk kurikulum Mas Menteri,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Selasa (22/9/2020).
Seorang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun turut meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengatakan bahwa pemilihan serentak pada 9 Desember nanti akan mengakibatkan 100 juta orang berkumpul secara serentak.
“Kepada pemerintah pusat, Hotman Paris menyarankan agar tunda Pilkada, tunda Pilkada. Pilkada akan mengumpulkan orang lebih dari 100 juta orang, bayangkan kumpul lebih dari 100 juta orang, akibatnya ada [resiko] ancaman Corona,” katanya Senin (21/9).
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA