Anggawira, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) (Foto: Dok HIPMI)
JAKARTA , jurnal9.com – Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, termasuk distribusi bantuan sosial (bansos). Diharapkan bansos ini mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
Namun, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ‘mencium’ distribusi bansos dari kementerian ini hanya dilakukan oleh segelintir pengusaha dari Ibu Kota dan BUMN.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira mengkritisi bahwa bansos tersebut harus melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM dari daerah yang disalurkan.
“Jika kementerian itu mendistribusikan bansos ke suatu daerah, seharusnya melibatkan pengusaha di daerah setempat. Kami deteksi banyak pengusaha Jakarta yang malah ikut distribusi ke daerah. Seharusnya distrubusi bansos dapat menghidupkan ekosistem bisnis kita yang tengah lesu,” ungkap Anggawira, dalam keterangan persnya di Jakarta.
Selain itu, lanjut dia, proses pendistribusian sejumlah bahan pangan tersebut semestinya melibatkan sektor ekonomi, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga secara efektif bisa memberdayakan perekonomian di daerah atau masyarakat lapisan bawah bisa ikut bergerak menjaga daya beli..
“Utamanya distribusi bansos ini ditujukan kepada UMKM, bagaimana ekonomi yang ada di desa itu bisa bergerak. Melibatkan sektor UMKM, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di bawah,” ucapnya.
Untuk jaring pengaman sosial, kata Anggawira, masyarakat lapisan bawah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya belinya.
“Dan kami harapkan juga bukan hanya dalam bentuk bansos, tapi juga bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli dan mempunyai efek langsung terhadap iklim usaha seperti UMKM,” ungkapnya.
MULIA GINTING