Presiden Joko Widodo tampak marah
JAKARTA, jurnal9.com – Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) pada Jumat (20/11/2021) di Istana Bogor, menyinggung adanya penumpang gelap di badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.
Hal itu, tegas presiden, terlihat dari cara mereka bekerja yang tidak profesional dalam menjalankan setiap penugasan pemerintah.
“Kalau mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan, ya akan saya lakukan tindakan,” kata Presiden Jokowi seperti yang disiarkan kanal Youtube Setpres, Sabtu (20/11/2021).
Presiden meminta kepada Pertamina dan PLN agar menjaga tata kelolanya untuk setiap penugasan yang ada. “Sekali lagi jangan tumpangi. Jangan bersembunyi atas nama penugasan,” ungkapnya.
Bahkan Presiden Jokowi secara terang-terangan mengatakan bahwa ketidak profesionalan BUMN itu muncul setelah adanya penugasan dari pemerintah. “Titik lemah ini yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
“Kalau sudah ada penugasan, [mereka bekerja] tidak professional. Di situ titik lemahnya. Sehingga profesionalisme-nya menjadi hilang,” demikian presiden menegaskan lagi.
Atas kelemahan itu, Presiden Jokowi meminta kedua perseroan; Pertamina dan PLN untuk menjalankan seluruh instruksi pemerintah.
Seperti PLN harus menjalankan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Dan instansi terkait pun diminta untuk menyiapkan secara detail seluruh rencana dalam pengembangan EBT demi mencapai karbon netral pada 2060.
Presiden juga meminta agar Pertamina menyelesaikan segera seluruh proyek yang dianggap berjalan lambat.
Seperti proyek kilang minyak Pertamina di Tuban, Jawa Timur, presiden menilai seluruh proyeknya berjalan lambat. Sehingga presiden nampak kesal dan marah saat menjelaskan proyek Pertamina yang jalannya lambat itu.
Proyek pembangunan kilang minyak baru atau grass root refinery (GRR) itu dikerjakan PT Pertamina Rosneft: Ini perusahaan pengolahan dan petrokimia, joint venture antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, melalui Rosneft Singapore Pte Ltd.
“Proyek ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Rosneft ingin cepat. Tapi kitanya enggak ingin cepat. Ini investasi gede sekali sekitar Rp168 triliun. Tapi realisasinya baru kira-kira Rp5,8 triliun,” kata Jokowi blak-blakan.
“Terakhir sudah ada aja permintaannya. Minta kereta api lah, minta jalan tol lah. Baru mulai Rp5 triliun, itu 5 persen aja belum ada. Dan fasilitas memang pemerintah yang harus membangun,” tambahnya.
Proyek kilang minyak Pertamina di Tuban ini ditargetkan selesai pada 2026. Dan ini akan menjadi jawaban atas isu pemenuhan energi nasional. Jika tidak ada pembangunan kilang baru ini, impor BBM Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 0,53 juta barel per hari (bph) menjadi 1 juta bph atau setara dengan 68 persen kebutuhan energi nasional.
Selain itu Jokowi marah saat mengetahui proyek kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban juga berjalan lambat. Padahal proyek ini diperkirakan menelan investasi sekitar US$3,8 miliar.
Bahkan dalam kunjungan terakhir, Jokowi sempat menegur Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat memberikan penjelasan penyebab proyek berjalan lambat. “Bu, saya nggak mau denger cerita itu lagi. Saya udah denger dari Dirut sebelumnya. Saya blak-blakan memang. Biasa. Tender sudah 2 kali. Bulak-balek diulang-ulang terus. Dan progresnya saya ikuti. Jangan pikir saya nggak ikuti,” tutur Jokowi dengan nada kesal.
ARIEF RAHMAN MEDIA.