SURABAYA, jurnal9.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan memiliki model bisnis bagi koperasi pangan untuk masuk dalam skala bisnis layaknya korporasi. Selain memperkuat koperasi juga guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Model bisnis ini diharapkan bisa diadopsi oleh Koperasi Perjuangan Usaha Tani, di Jombang, Jawa Timur. Koperasi ini merupakan transformasi dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sugihwaras, Jombang.
Teten menuturkan, Presiden Jokowi kerap mengingatkan agar kelembagaan koperasi diperkuat, salah satunya pada koperasi pangan. Untuk itu, Teten mengapresiasi transformasi Gapoktan menjadi koperasi. Namun hal ini dinilainya belum selesai, karena koperasi harus terus berkembang agar mensejahterakan anggotanya.
“Koperasi ini sekarang mengelola 200 hektar lahan dengan 100 anggota, ini sudah cukup luas, walaupun bisa dikembangkan hingga 1.000 hektar. Karena untuk membangun kelembagaan usaha koperasi agar semakin kuat, idealnya mencapai 1.000 hektar,” kata Teten.
Dia mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sudah memiliki bisnis model untuk koperasi pangan dalam pengembangan usaha, mengedepankan modernisasi dan memperluas usaha.
“Konsep kami ini korporatisasi, nanti petani menjual produk ke koperasi, koperasi ini kemudian mengolah jadi beras. Lalu urusan ke market atau pasar biarkan koperasinya, karena umumnya market itu bayarnya mundur, sehingga petani tidak mungkin bisa karena keterbatasan dana,” ucapnya.
Dengan model bisnis tersebut, koperasi juga akan melindungi petani dari permainan harga. Karena itu, koperasi harus diperkuat pembiayaannya untuk dapat menyerap produksi petani dan membantu pemberian modal petani, serta memperkuat investasi untuk pengembangan RMU (Rice Milling Unit) atau mesin penggilingan padi modern.
Di Belanda, New Zealand, dan Australia, Teten mencontohkan, wadahnya koperasi yang dilakukan dalam bentuk korporasi. Kelebihannya, keuntungan semua usaha tani dinikmati oleh seluruh anggotanya. Selanjutnya, koperasi juga harus mengembangkan digitalisasi agar saat masuk dalam skala bisnis ekonomi, tidak kalah dengan korporasi.
“Yang paling bagus itu jika koperasi juga memiliki offtaker dan kredit koperasi dijamin Jamkrida. Dengan begitu, koperasi akan sehat, efisien dan ada offtaker, pasti lembaga pembiayaan berebut menyalurkan biaya,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut MenkopUKM menyerahkan SK Pengesahan Badan Hukum pendirian Koperasi kepada Ketua Koperasi Perjuangan Usaha Tani, Moh Asmui, dan disaksikan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Turut mendampingi kunjungan kerja MenkopUKM, Deputi Bidang Kelembagaan KemenkopUKM Rulli Nuryanto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi dan Ketua Koperasi Perjuangan Usaha Tani Mohamad Asmui.
Pembagian Banpres
Teten Masduki bersama rombongan melanjutkan Roadshow ke Surabaya untuk membagikan secara simbolis bantuan kepada 1,1 juta UMKM di Jawa Timur berupa Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres
–PUM) bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM selama pandemi Covid-19 dan program untuk memulihkan ekonomi nasional. UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 juta. Untuk satu kabupaten/kota ada 20.000 UMKM yang mendapatkannya,” kata Teten di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, terdapat sekitar 9,78 juta UMKM di Jawa Timur dan diharapkan ke depan dapat memperoleh kuota tambahan UMKM memperoleh Banpres-PUM.
“Kami laporkan ke Presiden, bahwa 54 persen PDRB Jawa Timur didukung oleh UMKM. Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan dan semoga dapat didukung 2 juta bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (PUM),” kata Khofifah.
Tingginya angka tersebut, Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jawa Timur. “Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan Covid-19,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jawa Timur itu.
MULIA GINTING