Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020 di Yogyakarta, Kamis (6/8).
YOGYAKARTA, jurnal9.com – Pemerintah segera merilis program Bantuan Sosial (Bansos) Produktif senilai Rp28, 8 triliun bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan atau dengan status unbankable.
“Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta,” ujar Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki pada peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, Kamis (6/8).
MenkopUKM berharap kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah terkait, merupakan pendataan siapa berhak mendapat Bansos agar lebih tepat sasaran. “Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya. Mereka pasti belum terdata di dinas-dinas terkait,” ujar Teten.
Mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan. Pemerintah terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.
“Untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen dari seluruh usaha harus cepat dan segera diselamatkan,” tegas Teten.
Koperasi adalah sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Karena itu pembiayaan UMKM sebaiknya dikanalisasi melalui koperasi. “Bila pembiayaan melalui koperasi, maka sudah termasuk pendampingan usaha, dan pembinaan bagi UMKM,” kata MenkopUKM.
Dia berharap koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Koperasi langsung berhubungan dengan pasar. “Karena itu, kita butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan. Kita akan terus memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) untuk menopang koperasi,”
Teten mendorong koperasi dan UMKM untuk melakukan trasformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis sudah terhubung dengan marketplace. “Dengan digitalisasi bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah,” jelas Teten.
Langkah Strategis
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak covid-19.
Di antaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, melibatkan sinergi dan kerjasama banyak pihak lintas sektoral dan wilayah,” ucap Sri Sultan.
Sri Sultan menekankan, bahwa koperasi dan UMKM tangguh yang berinovasi dari bisnis konvensional ke digital dan mampu eksis di tengah pandemi covid.
“Kita sudah ada Market Hub Si Bakul Jogja. Para pelaku koperasi dan UMKM harus memahami literasi bisnis secara digital,” kataSri Sultan.
Pelaku koperasi dan UMKM Yogyakarta pernah merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa 2006 silam. “Kita bisa bangkit. Untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar dia.
MULIA GINTING