Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR
JAKARTA, jurnal.com – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat serta mengawasi realisasi Bantuan Sosial (Bansos) karena banyak warga kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama pandemi covid-19.
“Jika Bansos lambat disalurkan, maka dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari semakin melemah. Dampaknya tidak hanya terhadap masyarakat kecil, tapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang semakin sedikit,” kata Syarief Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (4/8).
Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun, termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat dibantu setelah kondisi mereka semakin parah atau meninggal terkena covid-19.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat akar rumput, tapi juga membantu menguatkan perekonomian Indonesia.
Itu sebabnya Bansos tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi covid-19.
Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desar, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Pra-Kerja.
Namun anggaran besar tersebut baru terealisasi 34,04 persen sampai akhir Juli 2020, padahal covid-19 telah mengganggu tata kehidupan dan ekonomi hampir lima bulan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan sasaran pemerintah menangani efek sosial ekonomi saat pandemi
“Misalnya penyaluran bantuan sosial atau lewat yayasan, program Pra Kerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi,” katanya.
Pemerintah seharusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi overlapping penyebab lambatnya penyaluran.
Syarief meminta Pemerintah melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokowi dalam penyaluran Bansos. Seharusnya dipercepat dan tidak panjang administrasinya.
MULIA GINTING