SUBANG, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merespon inisatif pemerintah daerah Subang membangun ekosistem bisnis kerakyatan berbasis sumber daya alam.
Bersama 15 Kementerian dan Lembaga terkait, KemenkopUKM siap mengawal dan mempermudah proses yang dibutuhkan agar ekosistem bisa terwujud. Sehingga, potensi ekonomi di Subang bisa dioptimalkan.
Subang merupakan wilayah dengan luas 2.051,76 kilometer persegi memiliki potensi alam luar biasa bagi pengembangan komoditi sektor perkebunan, perikanan hingga pertanian.
Bermodal potensi alam, Kabupeten Subang berharap pemerintah pusat memberi berbagai kemudahan akses seperti pembiayaan, pemasaran, hingga perizinan. Semua untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, pihaknya siap melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang ingin membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Dengan mengoptimalkan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami siap membantu memperkuat kelembagaannya, terutama koperasi-koperasi yang menjadi wadah pelaku UMKM di Kabupaten Subang,” ucap Rully dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi dan Pengembangan UMKM Lintas Sektoral Kementerian dan Lembaga Dengan Stakeholder di wilayah Subang, Rabu (29/7).
Kementerian lain seperti Agraria dan Tata Ruang (ATR), akan memberikan kemudahan perizinan pemanfaatan lahan. Kementerian Perdagangan akan membantu pemasaran, dan lain sebagainya.
“Ada 15 kementerian dan lembaga hadir bersama atau keroyokan. Diharapkan bisa bersinergi bersama sehingga akhirnya kita punya model penanganan pemulihan ekonomi rakyat berbasis sinergi antar kementerian dan lembaga.”
Pemerintah pusat dan daerah, kata Sesmenkop, perlu menghilangkan rasa ego sektoral seperti yang terjadi di masa lalu.
“Salah satu yang potensi untuk dikembangkan di Subang adalah komoditas perkebunan dan pertanian,” ungkap dia.
Untuk mengembangkan dalam skala ekonomi besar, diharapkan para pemilik lahan bisa bergabung dalam koperasi. Dengan cara ini nantinya hasil produksi petani atau UMKM di Subang bisa memenuhi skala industri dan bernilai ekonomi tinggi.
“Apabila hal itu dilakukan, dipastikan secara bertahap kesejahteraan UMKM dan petani di Subang bisa terangkat.”
Koperasi mengelola bisnisnya, sedangkan KemenkopUKM bertanggung jawab memperkuat kelembagaan koperasinya.
KemenkopUKM bersama lintas sektor lainnya selalu siap melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah mana pun yang memiliki gagasan untuk pengembangan ekonominya.
Rully berharap pemerintah daerah di Indonesia dapat memetakan potensi di wilayahnya agar bisa lebih mudah menyusun roadmap pengembangan ekonomi berbasis potensi ekonomi.
“Jadi, pemerintah daerah jangan hanya menunggu program pemerintah pusat. Ini bisnis model dengan membangun sinergitas antar sektoral. Saya rasa tidak hanya Subang saja yang akan kita kerjakan, namun setiap wilayah bisa kita kembangkan bersama,” tegas Rully.
Wadah Koperasi
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menambahkan Kabupaten Subang bisa mengembangkan sektor perkebunan atau pertanian.
Untuk memastikan pengelolaan produk perkebunan atau pertanian bisa optimal, Riza berharap agar model pengelolaannya dilakukan bersama dalam wadah koperasi. Jika sistem pengelolaan dilakukan secara parsial atau perorangan, maka selamanya petani atau UMKM di Subang tidak akan berkembang.
“Agar bisa menghasilkan produk dengan skala besar dan akses pasar lebih baik, harus dibuat wadah koperasi,” ucap Riza.
Riza mencontohkan, kalau dia jual buah 10 – 20 kilogram sendirian, tidak akan berpengaruh di pasar. Tapi, kalau dijual dakam skala ton, dilakukan bersama diambil dari masing-masing petani, baru berdampak ke pasar.
Selain mempermudah akses pasar, petani ataupun UMKM yang tergabung dalam koperasi, juga akan lebih mudah mengakses pembiayaan.
“Inilah yang kerap dikeluhkan pelaku usaha yang biasanya terkendala modal menjalankan bisnisnya,” ucap Riza.
Ketika ekosistem sudah terbentuk, maka pembiayaan dari manapun seperti LPDB atau perbankan tidak sulit memberikan akses modal. Perlu didorong komoditi unggulan apa di Subang. Misalnya buah segar seperti pisang atau udang. Jangan terlalu banyak komoditinya. Kalau inisiatif ini berjalan akan jadi Pilot Project.”
Bupati Subang H Ruhimat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya KemenkopUKM yang secara cepat merespon inisitifnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya ala
Komitmen pemerintah pusat lintas sektoral tersebut dijadikan pedoman bagi Kabupaten Subang melakukan akselerasi pembangunan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Ruhimat berharap pemerintah pusat benar-benar bisa membantu dan mendampingi pelaku usaha di wilayahnya, agar ketika ditemui kendala, bisa segera teratasi.
MULIA GINTING