Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan kebijakannya melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memindahkan mobil PCR yang berada di Surabaya ke Tulungagung dan Lamongan, membuat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini marah-marah. PDI-P menyoroti kejadian ini ada kaitan revalitas politik Khofifah dengan Risma.
SURABAYA, jurnal9.com – Wali Kota Tri Rismaharini menangis saat melihat ratusan warga Surabaya tidak jadi test swab, karena dua mobil laboratorium PCR yang akan dipakai untuk tes swab di kota Surabaya pada Jumat (29/5) itu oleh BNPB dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan.
Alasan BNPB mengalihkan dua mobil PCR itu atas perintah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, di bawah tanggung jawab Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Walikota yang akrab dipanggil Risma ini, seketika mengetahui mobil PCR bantuan BNPB Pusat itu dibawa ke Tulungagung dan Lamongan, ia melalui telepon genggamnya langsung menghubungi pejabat Pemprov Jatim.
“Saya mendapat (chat) WhatsApp dari Pak Doni Monardo (Ketua Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19) kalau mobil itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang,” ucap Risma sambil marah-marah ke pejabat Pemprov Jatim itu.
Padahal menurut Risma, bantuan BNPB Pusat itu diprioritaskan untuk kota Surabaya, karena selama seminggu menjelang lebaran lalu terjadi lonjakan jumlah orang yang terinfeksi virus corona dengan total mencapai 2 ribu lebih.
Rencananya mobil PCR berada di kota Surabaya untuk melakukan tes swab selama 5 hari di sejumlah lokasi. Dijadwalkan hari pertama dilakukan tes swab pada Jumat (29/5) di halaman Gedung Siola, jalanTunjungan dan Kali Kedinding, Surabaya.
Padahal, menurut Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rahmanita, pada Jumat, pasien yang diperiksa sudah disiapkan sejak pukul 07.00 WIB. Mereka adalah ODP, PDP, kemudian pasien yang akan swab ulang.
Melihat kasus dialihkannya dua mobil PCR untuk tes swab di kota Surabaya ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim itu, Sekjen PDIP-P Hasto Kristiyanto juga marah dan menyatakan penyesalannya.
“Sangat disayangkan, jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk kota Surabaya itu dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.
Hasto berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.
Karena Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Apalagi sejumlah rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19 ada di Surabaya. “Saya minta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan,” ungkap Hasto.
Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas. “Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Suban Wahyudiono mengatakan dirinya telah berkirim surat kepada BNPB tanggal 11 Mei 2020 terkait permohonan bantuan 15 mesin PCR.
“Mengapa mobil PCR itu perlu ditempatkan di Tulungagung? Karena Tulungagung juga merupakan wilayah yang lebih membutuhkan tes PCR Covid-19. Sesuai statement kepala BNPB, mobil laboratorium dioperasikan di daerah-daerah Jawa Timur yang membutuhkan tes swab,” kata dia.
“Mengapa mobil dialihkan ke Tulungagung, karena di daerah tersebut jumlah PDP tertinggi kedua di Jatim, sebanyak 588 PDP. Bahkan, di Tulungagung, 172 PDP meninggal dunia,” lanjut Suban.
Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, kemudian menyampaikan bahwa pihaknya segera menjadwalkan dua unit mobil laboratorium PCR siaga di Surabaya, Sabtu (30/5) ini.
Joni mengatakan kekisruhan dan saling klaim mobil PCR itu diakibatkan adanya salah komunikasi. “Sebelum mobil diberangkatkan ke Lamongan dan Tulungagung, tim sudah menganalisa tentang kebutuhan PCR. Ada juga dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, namun yang bersangkutan tidak menyampaikan permintaan swab di Surabaya,” katanya.
ARIEF RAHMAN MEDIA